Polri dan TNI Bantu Kebut Serahkan Bansos

Pencairan bantuan sosial (bansos) di masa  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PPKM) Darurat diakui belum 100 persen. Polri dan TNI pun dikerahkan untuk mempercepatnya. Klop dengan data Kemensos, bahwa bantuan sosial masih banyak salah sasaran. Solusinya ?

Jakarta – (17/07/2021). “Bahwa penyaluran bansos belum 100 persen, iya. Tetapi terutama mereka yang bisa, yang sudah disalurkan melalui virtual account nomor-nomor rekening, saya kira sudah disampaikan,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, melalui rekaman suara dari Kemenko PMK Kamis lalu (15/7). Ia menyebut pihak yang belum menerima bansos kemungkinan adalah masyarakat yang terpuruk mendadak akibat pandemi Covid-19.

Sehingga, mereka belum masuk data penerima bantuan. “Yang belum ini terutama adalah mereka yang terpuruk secara mendadak akibat Covid-19 ini,” kata Muhadjir.  “Yang itu memang harus dikumpulkan datanya dari bawah nanti akan segera saya koordinasi, memang harus ada gerakan untuk meng-input data-data dari RT RW kemudian dari tingkat desa tingkat kelurahan secepatnya,” tuturnya.

Jeritan Netizen

            Netizen ramai-ramai menagih bantuan sosial (bansos) yang dijanjikan pemerintah akan cair selama PPKM Darurat yang dimulai sejak 3 Juli lalu. Ramai dipertanyakan karena PPKM Darurat bakal selesai dalam satu minggu. Kalau sesuai dengan rencana awal, PPKM Darurat akan berakhir pada 20 Juli mendatang. Namun, setelah 10 hari bansos tidak kunjung datang, netizen pun mulai bersuara.

            Di jagat Instagram, netizen ramai meninggalkan komentar yang mempertanyakan nasib bansos di akun IG Kementerian Sosial @kemensosri. “Gak turun-turun nih bansosnya juga,” cecar akun @wulan2178. Wulan, warga Tasikmalaya, Jawa Barat, mengaku belum mengetahui kejelasan pencairan bantuan sosial tunai (bansos tunai/BST) walaupun sudah bertanya kepada RT/RW setempat. Ia terakhir menerima BST pada April lalu dan belum menerima lagi setelah sempat dihentikan pemerintah. Bantuan tambahan berupa beras 10 Kg yang dijanjikan pun belum ada hilalnya. “Sebagai warga terdampak, apalagi sekarang lagi PPKM seperti ini, mohon diberikan kepastian saja. Kalau mau diperpanjang bansos ya segera diberikan, kejelasan kapan pencairannya biar ga terlalu berharap ke pemerintah,” terangnya.

            Senada dengan keluhan itu, warga DKI Jakarta bernama Yulia juga menagih bansos, BST dan bansos tunai Pemprov DKI Jakarta yang selama ini didapatnya. Yulia menyebut ia   menerima bansos pada April lalu sebesar Rp300 ribu. “Terus kapan cairkannya? Nunggu PPKM kelar kali?” ujarnya lewat akun @yulianur498. Seperti dijanjikan, pemerintah lewat Kemensos menyalurkan BST Mei-Juni sekaligus kepada penerima sebesar Rp600 ribu ditambah dengan beras 10 kg dari Bulog. Menurut Menteri Tri Rismaharini, BST mulai disalurkan melalui PT Pos Indonesia sejak pekan pekan pertama Juli 2021 secara bertahap.

            “Penyaluran sudah dimulai sejak pekan lalu secara bertahap usai dilakukan pembaruan DTKS,” kata Risma lewat. Pemerintah menganggarkan Rp 6,1 triliun untuk 10 juta penerima BST selama PPKM Darurat. Kemudian program PKH menyasar 10 juta penerima senilai Rp13,96 triliun, serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi 18,8 juta penerima senilai Rp45,12 triliun.

Suara Sumbang

            PPKM Darurat kini hampir memasuki hari ke-14 sejak diterapkan 3 Juli 2021 lalu, suara sumbang di media sosial masih menggema. Mereka menagih janji bantuan sosial (bansos) yang disebut tak kunjung cair. Pakar Ekonomi UI Fithra Faisal menyebut kondisi ini menggambarkan bahwa anggaran negara belum merespons kondisi darurat meski  kebijakan PPKM Darurat sudah diketok. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun, Fithra menilai, hanya menyinggung percepatan, perpanjangan, dan data bansos tanpa merinci tambahan anggaran bansos yang akan digelontorkan. “Artinya apa? Anggaran ini masih didesain sebelum spike (lonjakan). Sebelum ada PPKM darurat. Jadi, dengan kata lain, business as usual kalau untuk antisipasi PPKM Darurat. Ini belum menunjukkan kedaruratan,” ujarnya.

            Sri Mulyani, sambung Fithra, baru menyampaikan anggaran tambahan bansos PPKM Darurat pada awal pekan lalu. Nilainya mencapai Rp10,93 triliun untuk perpanjangan bansos tunai (BST), bantuan beras, dan diskon listrik. Nilai itu dianggap jauh dari ideal. Hitung-hitungan Fithra, anggaran tambahan bansos seharusnya Rp 30 triliun sampai Rp 40 triliun. “Perhitungan saya, dalam sebulan kita butuh on top dari Rp10 triliun. Sekitar Rp30 triliun-Rp40 triliun lagi,” jelasnya.

            Bicara anggaran, ia menilai negara masih mampu memenuhi pendanaan bansos. Toh, UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 mengizinkan defisit APBN melebihi 3 persen guna menangani pandemi. Berarti, akar masalahnya bukan pada kemampuan keuangan negara. Justru, pokok permasalahan lambatnya pencairan bansos PPKM darurat adalah pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan tanggung jawab Kementerian Sosial.

            Ia menuturkan DTKS yang belum diperbarui menghambat pencairan anggaran karena dana tersebut harus disalurkan secara efisien dan tepat sasaran kepada penerima manfaat. Kementerian Keuangan tak bisa asal menyalurkan dana tanpa data yang valid dan mutakhir. “Kementerian Keuangan secara subliminal (tersembunyi) mengirimkan pesan kepada kementerian teknis lain, terutama Kementerian Sosial karena kita bicara bansos. Kenapa bansos lambat cairnya, bukan hanya bulan ini tapi bulan sebelumnya, karena datanya tidak update,” terang dia. Secara khusus, ia mengkritisi Menteri Sosial Tri Rismaharini yang sibuk dengan urusan mikro. Ambil contoh, baru-baru ini ia menegur ASN di Kota Bandung lantaran tidak mempersiapkan dapur umum dengan baik. Sebaliknya, Risma melewatkan tanggung jawab besar soal pemutakhiran DTKS yang jadi acuan penyaluran bansos.

            “Berarti Kemensos gagal dalam upgrade data bansos, gagal dalam melaksanakan tugas yang sebenarnya, yaitu penyaluran bansos. Mensos mengerjakan hal-hal yang terlalu mikro, sehingga kehilangan big picture-nya. Kesana kemari marahin orang, di sisi lain kerjaan yang paling prioritas, yakni pemutakhiran data lagging (tertunda), makanya Kementerian Keuangan tidak bisa ngapa-ngapain,” ucapnya. Ia menuturkan kondisi ini tidak bisa disepelekan karena akan berdampak pada masyarakat serta perekonomian secara umum. Apabila bansos tak kunjung cair, maka masyarakat yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian terpaksa keluar rumah mencari nafkah. Imbasnya, pelaksanaan PPKM darurat tidak akan efektif, lonjakan kasus covid-19 pun tak kunjung reda. “Lebih parah lagi, kemiskinan semakin parah karena mereka kehilangan sumber pencarian, kalau kondisi ini terus berlarut-larut,” imbuh Fithra. Dalam skenario terburuk, lanjutnya, keadaan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka menengah panjang tidak bisa kembali ke level normal, yakni 5 persen-an.

PKH, BPNT, BLT Dana Desa

            Selain itu, pemerintah juga menjanjikan penyaluran PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako, dan BLT Dana Desa pada Juli ini. Bansos tersebut dibayarkan untuk tiga bulan atau jatah pada kuartal III 2021. Sayangnya, masyarakat belum mengantongi pencairan bansos selama PPKM darurat tersebut. Meskipun bansos diperpanjang, Kepala Peneliti Makro Ekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufikurahman menyiratkan anggaran bansos masih perlu ditambah. Sebab, skala PPKM Darurat diperluas tidak hanya Jawa-Bali, tetapi juga di luar Jawa-Bali.

            Belum lagi, ada perkiraan PPKM darurat diperpanjang dan masih akan diperluas. Di sisi lain, tekanan ekonomi masyarakat tahun ini semakin berat karena sudah melalui pandemi selama lebih dari setahun. Karenanya, Rizal menilai bansos yang ada tidak cukup untuk menanggulangi dampak dari PPKM darurat. “Dibandingkan dengan tahun lalu, kondisi PSBB beberapa kali, tapi hanya lokal per wilayah, kalau sekarang seluruh Jawa Bali dan beberapa provinsi lain, bahkan bisa jadi seluruh provinsi sehingga bansos harus ditingkatkan,” katanya.   Idealnya, dana bansos dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 bisa dikerek dua kali lipat dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 234,33 triliun. Malah, pemerintah malah memangkas dana perlindungan sosial menjadi Rp153,86 triliun.

            Hal ini, menurut Rizal, menunjukkan bahwa pemerintah belum siap dengan penyaluran bansos PPKM darurat sehingga penyalurannya pun tidak kunjung terealisasi. Maklum saja, lonjakan kasus covid-19 akibat varian delta belum diantisipasi sebelumnya oleh semua pihak termasuk pemerintah. “Tampaknya kondisi ini tidak diimbangi dengan kesiapan bansos meskipun banyak juga informasi bahwa bansos akan segera diturunkan, tapi ini sudah masuk minggu kedua, ini termasuk agak telat,” imbuhnya. Selain minimnya persiapan, ia sepakat dengan Fithra bahwa lambatnya penyaluran bansos dipicu oleh permasalahan data penerima. Menurutnya, jika kondisi ini terus berlarut, maka berdampak pada konsumsi masyarakat yang bakal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta berkurangnya efektivitas PPKM darurat.

            “Makanya bansos ini harus segera digelontorkan kalau bicara masalah birokrasi harus dipercepat, database segera divalidasi dan didistribusikan, kuncinya di sana. Sebab, masyarakat sudah teriak semua, terutama masyarakat yang tidak punya income (penghasilan),” jelasnya. Ketua Satuan Tugas BST PT Pos Indonesia (Persero) Haris mengaku belum ada penyaluran bansos selama PPKM darurat karena masih menunggu instruksi dari Kementerian Sosial. Informasi terbaru, data dan dana dari Kementerian Sosial telah diterima pada Selasa (13/7). “Belum ada penyaluran, kami masih menunggu perintah dari Kementerian Sosial,” tandasnya. Usai data dan dana diterima, maka targetnya bansos bisa disalurkan pada hari ini, Rabu (14/7) atau esok, Kamis (15/7). Selama PPKM darurat PT Pos akan mengantarkan bansos secara langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Salah sasaran

            Soal pemutakhiran dan akurasi data penerima Bansos ini ternyata benar adaya dan diakui oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini. Dia menceritakan temuannya terkait penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) yang masih salah sasaran. Ia mendapati masih ada penerima BST yang mempunyai rumah tiga lantai. Risma menjelaskan penemuan itu berawal dari laporan warga penerima BST yang mengaku belum mendapatkan BST. Namun, ketika dicek warga yang melapor itu sudah mendapatkan BST dan sudah ada bukti berupa foto uang dan KTP. Tak puas, Risma akhirnya mendatangi alamat rumah warga itu. Ternyata, warga yang telah menerima bansos adalah orang yang berbeda dengan pelapor, hanya saja mempunyai nama yang sama. Si penerima, kata Risma, sudah pindah tempat tinggal. Risma pun mencari tahu tempat tinggal baru orang yang telah mendapatkan BST itu. Ternyata setelah dicek, rumah penerima BST tersebut tidak masuk kriteria tidak mampu.

            “Ternyata orang itu yang namanya sama, dia pindah tempat. Kita cari lagi oh memang dia belum terima yang satunya. Tapi yang satunya sudah terima. Aku ngomong kita harus cek kayaknya, rumahnya seperti apa, ternyata rumahnya berlantai 3,” ungkap Risma kepada wartawan, Jumat (16/7). Selain itu, ia juga mendapatkan laporan dari tim survei bahwa masih banyak penerima BST ternyata masyarakat mampu secara ekonomi. Bahkan, kata dia, ada yang memiliki dua mobil. “Kita menemukan beberapa yang memang mampu. Tadi baru laporan yang saya survei. ‘Bu, ternyata punya Camry. Ada yang punya 2 mobil, satu Camry, satu Innova’.” Ujarnya.

            Mantan Wali Kota Surabaya itu pun mengatakan akan melakukan pemantauan terhadap penerima-penerima BST agar hal serupa tidak terjadi. Ia menyebut akan melihat dari nilai kualitas data penerima BST. “Saya membenahkan data sekarang saya akan pantau terhadap kualitas data, artinya kita butuh ke lapangan jadi memang agak berat, tapi saya sampaikan kepada teman-teman kita harus turun dan ternyata ada yang begitu kualitas datanya,” kata Risma.

            Lebih lanjut, ia menyatakan masyarakat yang masuk kategori mampu namun masih mendapatkan BST harus sadar diri. Ia berharap, mereka tidak diam saja atau bahkan pura-pura tidak mampu. “Saya berharap yang begitu tolonglah sadar diri. Banyak saudara kita yang membutuhkan. Ayolah kalau merasa diri kita mampu (kembalikan), kalau kita miskin beneran gimana,” ucap politikus PDIP itu. Data penerima bansos sempat menjadi permasalahan di Kemensos. Sebanyak 21 juta data bermasalah. Pada April lalu, Kemensos memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan seluruh data memiliki identitas tunggal. Dalam proses itu, sekitar 21 juta data ganda penerima bansos dihapus.

            “Kemudian new DTKS ini karena tadi saya sampaikan bahwa kita melakukan pengontrolan data, sehingga kurang lebih 21.000.156 data kita tidurkan,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini, di Gedung Kemensos, Rabu (21/4). Risma juga menyatakan akan memperbarui data penerima bansos itu setiap bulan. Sebab, kata dia, data bisa berubah karena kondisi seseorang juga berpotensi mengalami perubahan. Pemerintah menjanjikan sejumlah bansos selama PPKM darurat, meliputi bansos beras sebanyak 10 kilogram (kg) bagi penerima bansos tunai dan Program Keluarga Harapan (PKH). Rencananya, bansos beras mulai disalurkan mulai 14 Juli lalu. Lalu, bansos tunai kepada masyarakat kurang mampu senilai Rp300 ribu per bulan per penerima selama PPKM Darurat.   Bansos tunai akan diberikan untuk dua bulan dari Juli-Agustus, sehingga dana yang diterima masyarakat mencapai Rp600 ribu per penerima. Targetnya, bansos tunai bisa disalurkan mulai pekan lalu atau paling lambat akhir pekan ini.

Polri Turun Tangan

            Sejumlah kendala penyaluran bansos ini memang ruwet. DTKS lemah dan kualitasnya rendah, maka Kemenkeu tak akan bisa berbuat apa-apa, karena penyaluran data harus berdasarkan data valid dan aktual. Inilah tugas Kemensos yang harus diakui menjadi titik lemah penyaluran bantuan.  Menyadari keterlambatan penyerahan bantuan sosial seperti itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk segera melakukan percepatan penyaluran bansos PPKM Darurat.

            “Dalam pelaksanaan PPKM darurat ini, bantu masyarakat dengan sungguh-sungguh. Lakukan pendataan dan segera distribusikan bantuan,” kata Sigit, usai meninjau Posko PPKM Mikro di Kantor Kelurahan Turangga, Kota Bandung, bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Jumat (16/7). Menurut Sigit, instruksi ini berlaku untuk seluruh jajaran TNI-Polri di wilayah. Sigit juga berharap dengan terdistribusinya bantuan ini bisa membuat masyarakat tidak perlu keluar rumah di saat PPKM darurat. “Ada bantuan dari pemerintah yang diantar TNI dan Polri. Berkenan diterima, semoga bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Kami imbau, jangan kemana-mana selama PPKM Darurat,” ujar dia.

Gerak Cepat Polri

            Tanpa menunggu waktu lagi, beberapa satuan wilayah Polri langsung bergerak.  Polda Kepri misalnya,  tanggal 16 Juli 2021 lalu menyalurkan bantuan ratusan paket sembako bagi warga yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Tahap pertama, ratusan paket sembako itu disalurkan ke Batam dan Tanjungpinang. Bantuan paket sembako PPKM Darurat yang dilaksanakan di Mapolresta Barelang itu secara simbolis dilakukan langsung Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman. 

            Hadir dalam kesempatan itu, Dandim 0316 Letkol Kav Sigit Wardana, Kapolresta Barelang Kombes Pol Yos Guntur dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad. Dalam penyerahan secara simbolis, Kapolda Kepri, Wakil Wali Kota Batam, Dandim 0316,  Dandenpom Batam menyerahkan bantuan kepada perwakilan pedagang, pedagang kue, pedagang nasi dan ojek pangkalan. Selanjutnya Kapolda Kepri melepas rombongan kendaraan TNI-Polri yang menyalurkan bantuan PPKM Darurat.  “Kita memberikan bantuan sebanyak 1 ton beras yang nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat kita yang terutama masyarakat kurang mampu yang terdampak karena PPKM Darurat ini,” ujar Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt.

            Dia menambahkan, sebanya 450 paket sembako dibagikan untuk wilayah Batam dan 300 paket di bagikan di wilayah Tanjungpinang. Sesuai dengan instruksi Mendagri No 20 tahun 2021 bahwa wilayah Batam dan Tanjungpinang termasuk di dalam PPKM Darurat diluar pulau Jawa dan Bali. “Dalam pendistribusian ini kita sebelumnya sudah melakukan mapping dan pengumpulan data terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan dan data ini juga sudah disinkronkan dengan data dari dinas sosial yang ada di sini dan sebanyak hampir 200 personel TNI-Polri dikerahkan dalam pendistribusian bantuan ini,” katanya.

Polda Lampung

            Memasuki penerapan PPKM Darurat di Kota Bandar Lampung, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Lampung gencar lakukan patroli hingga larut malam untuk memantau keamanan dan ketertiban masyarakat di malam hari. Namun kali ini berbeda, selain patroli anggota Ditlantas Polda Lampung juga mencari masyarakat yang masih mencari nafkah hingga malam. Beruntung bagi masyarakat yang berhasil dijumpai patroli ini, langsung diberikan paket bantuan sosial dari Polri khusus bagi masyarakat yang terdampak PPKM Darurat.

            “Untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19 tidak boleh banyak interaksi dengan dilakukan PPKM Darurat. Polri memahami dilema pelaksanaan PPKM Darurat ini, sehingga Kapolri memerintahkan bantuan sosial segera disalurkan pada warga terdampak PPKM Darurat, ” kata Dirlantas Kombes Pol Raden Romdhon Natakusuma usai salurkan bansos. Romdhon mengatakan untuk Polda Lampung dan jajaran sudah mulai disalurkan malam tadi untuk membantu meringankan masyarakat di Kota Bandar Lampung selama pelaksanaan PPKM Darurat.

            “Penyaluran bantuan sosial dilaksanakan selama PPKM Darurat diberlakukan. Waktu penyaluran kapan saja. Bisa pagi, siang dan malam. Diberikan langsung kepada warga yang terdampak dan tepat sasaran, Jadi tidak ada pengumpulan warga,” lanjut Romdhon. Sebagai awalan, sebanyak 25 paket bantuan berisi sembako, masker, hand sanitizer, vitamin hingga susu diserahkan kepada pedagang asongan dipinggir jalan, pemungut sampah dan warga Kota Bandar Lampung yang masih bekerja hingga larut malam.

            PPKM Darurat disadari memang sangat tidak nyaman dalam pelaksanaannya sebut Romdhon, Ia pun berharap masyarakat dapat bersabar dan taat aturan pelaksanaan PPKM Darurat. Menurutnya Ada tujuan besar yang menunggu yakni beraktifitas kembali dengan bebas masker. “Butuh kerjasama solid dari seluruh pihak dalam menjaga kesehatan diri dan keluarga dengan ikuti aturan PPKM Darurat, membudayakan protokol kesehatan dan ikut vaksinasi,” himbau Romdhon.

Garda Depan

            Begitulah, Polri dan TNI selalu diharapkan kehadirannya di tengah masyarakat. Kegelisahan masyarakat terdampak PPKM Darurat lambat laun bisa menjadi potensi kerawanan gangguan Kamtibmas. Maka dari itu, Polri segera mengambil inisiatif untuk melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial. Namun yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, apakah penyaluran bansos yang dilakukan Polri ini sesuai dan sejalan dengan data dari Kemensos ? Kemudian apakah anggarannya dikoordinir Kemensos ataukah anggaran yang dikeluarkan Polri.

            Belum ada penjelasan tentang hal itu, juga dari Kapolri. Ini sejatinya harus terpadu sehingga inisiatih TNI-Polri yang demikian baik untuk membantu masyarakat menjadi salah saran atau tidak ada gunanya. Karena pada akhirnya bila terjadi gangguan Kamtibmas karena karut-marut data penerima Bansos ini , maka yang akan menjadi sorotan  adalah Polri. Benar inisiatif Kapolri namun harus segera diikuti dengan pemutakhiran data dari Kemensos, sehingga semuanya bisa saling sinergi dan menguatkan antara satu lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah lainnya. (Saf).