Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta Kementerian Sosial (Kemensos) dan kementerian atau lembaga (K/L) terkait untuk menjamin kebutuhan rakyat lewat bantuan sosial (bansos) dalam rangka PPKM Darurat. Polri dan TNI diminta lakukan patroi besar memastikan bansos tersalurkan tepat sasaran dan tepat waktu. Sejauh mana efektivitasnya ?
Jakarta – 19/07/2021. Selama pelaksanaan PPKM darurat, pemerintah diketahui kembali menggulirkan bansos untuk masyarakat. Adapun bansos berupa beras berasal dari stok Perum Bulog. “Saya minta dipastikan, jangan sampai ada rakyat yang gak bisa makan. Saya minta kalian lakukan patroli, cek warga yang gak bisa makan, segera datangi, bantu,” tegas Luhut dalam keterangan saat memimpin rapat koordinasi.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan bansos beras sesuai kesepakatan bersumber dari Perum Bulog. Lalu, berdasarkan hasil rapat koordinasi, penyaluran bansos beras akan melalui TNI/Polri. “Untuk itu, kami serahkan ke pos TNI-Polri. Ada 1.500 paket untuk 100 kabupaten/kota,” jelas Risma. Dalam kesempatan tersebut, Risma berpesan agar petugas lapangan yang membutuhkan bantuan pangan, segera mengajukan kepada pemerintah. Menurutnya, kesehatan dan kesejahteraan petugas di lapangan juga perlu diperhatikan.
Sebelumnya, Kemensos juga memastikan setiap penerima bantuan sosial tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH) akan menerima tambahan beras sebanyak 10 kilogram (kg). “(Penerima) BST dan PKH disalurkan masing-masing bagi 10 juta penerima, plus beras sebanyak 10 kg. Kami mengirimkan data penerima BST dan PKH ke Bulog. Mereka menyalurkan beras itu,” katanya.
Patroli Skala Besar
Petugas gabungan menggelar patroli skala besar di berbagai daerah. Seperti di Surabaya misalnya. Selain merazia pelanggar prokes, mereka juga membagikan sembako ke warga terdampak PPKM Darurat. Petugas gabungan itu terdiri dari TNI/Polri, Satpol PP dan BPB Linmas Kota Surabaya, serta relawan Surabaya Memanggil. Kapolrestabes Surabaya Kombes Johnny Eddizon Isir mengatakan, patroli berskala besar setiap hari dilakukan. Juga membagikan bantuan sosial kepada warga Kota Surabaya dari pemerintah melalui Kemenko Marves dan Setpres melalui Polda Jatim.
“Jadi mulai hari ini, kawan-kawan yang melaksanakan patroli skala besar sasarannya kita tambahkan membagikan paket sembako. Saat ini paket beras 5 kg kepada warga yang terdampak. Nanti berikutnya, tadi waktu rapat dipimpin Pak Wali Kota nanti ada bantuan lagi,” kata Isir kepada wartawan di Mapolrestabes Surabaya. Isir juga menambahkan, bantuan sosial berupa 5 kg beras tersebut sudah dibagikan saat patroli skala besar di empat wilayah. Total ada 400 paket beras yang dibagikan. “Mulai dari kemarin itu sudah kita bagi lewat teman-teman Satgas COVID-19 di tingkat kecamatan. Harapannya ini bisa dimanfaatkan oleh warga yang terdampak terkait dengan penerapan PPKM,” ungkap Isir.
Isir mengimbau warga yang terdampak PPKM Darurat namun belum menerima bansos, segera menginformasikan ke polisi melalui call center 110. “Nanti kalau seandainya ada warga yang terdampak yang belum menerima, bisa melaporkan ke kami. Baik melalui 110, bisa ke hot line-nya Pemkot 112. Nanti kita akan datang,” pungkas Isir.
Serentak di Jawa Timur
Sebanyak 195 ton beras dan 1.350 paket sembako, serta obat-obatan bantuan sosial (Bansos) PPKM Darurat mulai didistribusikan di Jawa Timur. Selain itu, Polri menurunkan bansos sebesar 2.500 ton beras dan 70 ribu paket sembako. Pendistribusian bansos tersebut dilakukan serentak di seluruh Jatim. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Kepala BNPB sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Letjen TNI Ganip Warsito melepas pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) PPKM darurat, di Mall Pelayanan Publik (MPP) Sidoarjo.
Sementara Forkopimda Jatim, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Suharyanto dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, serta didampingi pejabat utama Polda Jatim turut mendampingi. Bantuan sembako dan obat-obatan ini nantinya akan dibagikan di masing-masing Polres di Jawa Timur. “Tolong diguyur habiskan stok, kalo kurang ajukan lagi, nanti akan segera dikirim dan ibu mensos juga akan mengirimkan, jadi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi atau mengurangi beban terhadap masyarakat yang terdampak,” perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kapolri tidak ingin ada kendala dalam pendistribusian bansos tersebut. “Oleh karena itu saya minta untuk seluruh jajaran bekerja sama, dibantu oleh rekan-rekan babinsa di lapangan, untuk segera melakukan penyaluran di titik-titik yang terdampak,” arahan Kapolri saat melepas pendistribusian Bansos. Di sini Bansos yang didistribusikan, kata Sigit, diberikan kepada warga terdampak COVID-19. Pihaknya juga berpesan agar pembagian juga digelar dengan protokol kesehatan yang ketat. Ini dilakukan dalam rangka mencegah dan mengurangi laju pertumbuhan COVID 19 agar bisa kembali normal, dan masyarakat bisa beraktivitas kembali seperti biasa.
“Jadi mohon doa, mohon dukungannya, mohon kontribusi dari seluruh rekan-rekan seluruh masyarakat, sehingga kita bisa bersinergi untuk mengatasi masalah yang kita hadapi bersama saat ini,” tegas Listyo. “Kami dari Polri juga menurunkan bantuan sosial, sebesar kurang lebih 2.500 ton beras, dan 70 ribu paket sembako, yang merupakan bagian dari program bapak presiden untuk bansos di seluruh wilayah yang terdampak,” tambahnya. Sebelumnya, rombongan Kapolri melakukan kunjungan di Pos PPKM darurat di desa Sawotratap, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya rombongan pejabat ini melakukan pengecekan gudang obat, di Kodim 0816 Sidoarjo, kemudian melepas pendistribusian Bansos PPKM darurat di Mal Pelayanan Publik, Sidoarjo.
Paket Obat Terapi
Kecuali paket Bansos berupa beras dan sembako, Pemerintah juga membagikan paket obat gratis kepada masyarakat mulai pekan ini melalui TNI-Polri. Sebanyak 300.000 paket obat terapi akan dibagikan secara gratis untuk pasien Covid-19 dengan kategori OTG dan bergejala ringan yang sedang menjalani isolasi mandiri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap mekanisme dan rincian pembagian paket tersebut. “Presiden sudah memutuskan, mulai Rabu minggu ini kita akan launching ada 300.000 paket obat,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini, dikutip dari laman resmi Setkab, Selasa (13/7/2021). Adapun alokasi paket tersebut dibagi menjadi tiga paket. Paket 1 untuk pasien OTG sebanyak 10 persen. Kemudian Paket 2 untuk pasien bergejala demam dan hilang indra penciuman atau anosmia sebanyak 60 persen. Terakhir, Paket 3 untuk pasien bergejala demam dan batuk sebanyak 30 persen.
“Paket obat ini akan menjangkau hampir 210.000 kasus aktif yang kita berikan, dan ini akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan,” kata Luhut. Lantas, bagaimana mekanisme penyaluran paket obat gratis tersebut? “Ini akan dibagikan oleh TNI bersama-sama elemen-elemen yang lain. Prosedurnya sudah disusun sehingga itu bisa jalan,” ungkap Luhut. Selain itu, Luhut menyampaikan, pemerintah juga akan segera memberikan bantuan sosial berupa beras kepada masyarakat, yang juga akan didistribusikan oleh TNI dan Polri. “Perintah Presiden tidak boleh rakyat sampai kelaparan atau tidak makan.
Jadi semua titik-titik yang memungkinkan ada kekurangan pangan atau kekurangan beras akan dibagikan oleh TNI (dan Polri) dan akan mulai berlaku mungkin hari Rabu ini, ada yang 5 kg dan 10 kg,” ujarnya. Lebih lanjut, Luhut juga menyampaikan bahwa Rumah Sakit Asrama Haji Pondok Gede telah beroperasi untuk menangani pasien Covid-19. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan rumah sakit lapangan di sejumlah daerah di Tanah Air. “Di Jawa Barat di Bandung, di Semarang, sampai Jawa Timur, dan Bali, kami sudah minta juga supaya TNI membuka rumah sakit-rumah sakit lapangan, sehingga jumlah rumah sakit ini, untuk ICU khususnya, itu makin banyak terpenuhi, sehingga akan mengurangi kesulitan untuk dapat tempat tidur,” ujarnya.
Pemerintah juga terus memastikan ketersediaan obat-obatan serta alat kesehatan untuk penanganan pasien Covid-19. “Obat ini tadi hanya Remdesivir yang kurang dan Actemra. Jadi Remdesivir dan Actemra, dan sebentar lagi kami dengan Menteri Kesehatan akan bicara mengenai licensi untuk Actemra supaya kita bisa produksi dalam negeri. Saya kira ini semua berjalan,” ujar Luhut. Impor oksigen dan gencarkan vaksinasi Terkait pemenuhan kebutuhan oksigen, Luhut menyampaikan, pemerintah terus menata dan memperbaiki hal tersebut. Perbaikan dilakukan melalui kerja sama Kementerian Kesehatan dibantu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian BUMN.
Pemerintah juga tengah dalam proses untuk mengimpor oksigen cair. “Kami sudah proses impor 40.000 ton oksigen likuid untuk kita gunakan ke depan ini. Kita berjaga-jaga walaupun sebenarnya kita tidak butuh sebanyak itu, tapi kalau melihat tren dunia, perkembangan di Amerika, perkembangan di Inggris, di mana trennya sekarang meningkat tajam, kita lebih bagus berjaga-jaga sehingga kita tidak caught by surprise,” tuturnya. Dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan oksigen, imbuh Luhut, pemerintah juga mempersiapkan untuk mengimpor oxygen concentrator dalam jumlah besar. “Presiden sudah setuju kita akan impor oxygen concentrator itu 50.000 tabung. Kita sekarang sudah punya mungkin beberapa ribu, mungkin dekat 10.000, dan itu akan kita bagikan untuk digunakan di kasus-kasus yang ringan,” ujarnya.
Gencarkan Vaksinasi
Terakhir, Luhut juga memaparkan mengenai pelaksanaan vaksinasi bagi rakyat Indonesia. Dengan stok vaksin yang mencapai 45 juta dosis di bulan ini, pemerintah akan terus meningkatkan cakupan vaksinasi, khususnya untuk daerah-daerah marjinal. “Kami sepakat akan peningkatan vaksinasi, dilakukan oleh TNI-Polri dan juga Dinkes (Dinas Kesehatan), langsung ke daerah-daerah marjinal. Jadi di pinggiran-pinggiran kota langsung tim akan menyuntikkan di sana. Itu saya kira akan mulai berjalan dalam minggu ini,” tuturnya.
Dengan semua upaya penanganan yang telah dilakukan dibarengi dengan disiplin semua komponen masyarakat, Luhut berharap pandemi akan dapat segera dikendalikan. “Jadi saya pikir dengan pelaksanaan vaksinasi, kemudian tadi PPKM berjalan secara bersamaan, dan kemudian obat, oksigen, kemudian juga tempat tidur, saya melihat dalam 4-5 hari ke depan kita situasinya akan membaik,” tandasnya.
Bakti sosial dan patroli Prokes
Patroli Prokes sekaligus bakti sosial, saat ini menjadi kombinasi yang jitu bagi Polri di lapangan. Lihat misalnya, Polres Blora Polda Jawa Tengah yang terus menggelar kegiatan kepolisian untuk mensukseskan program PPKM darurat dalam rangka menekan penyebaran Covid-19. Selain kegiatan penegakkan protokol kesehatan, Kapolres Blora AKBP Wiraga Dimas Tama, SIK telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan bakti sosial kepada warga, terutama masyarakat yang terdampak secara langsung dengan adanya PPKM darurat.
Seperti yang dilakukan oleh Satuan Pembinaan Masyarakat, (Satbinmas), Minggu, (18/07/2021) melaksanakan patroli imbauan protokol kesehatan di wilayah kecamatan Jepon. Adapun sasaran patroli adalah di pusat keramaian masyarakat seperti pasar dan pertokoan. Selain menyampaikan imbauan protokol kesehatan, anggota Satbinmas Polres Blora juga melakukan bakti sosial dengan membagikan paket sembako kepada beberapa pedagang kaki lima. “Sambil bakti sosial kita berikan edukasi kepada warga tentang PPKM darurat,” kata Kasat Binmas Polres Blora AKP Sudarto.
Adapun dalam patroli kali ini, Satbinmas telah menyiapkan 10 paket sembako untuk dibawa patroli. Dan saat di lapangan jika berjumpa dengan warga yang dipandang pantas mendapat bantuan, maka akan diberikan. “Tidak banyak yang kami berikan, semoga bermanfaat bagi mereka,” tandas AKP Sudarto. Kegiatan bakti sosial sambil patroli tersebut mendapat tanggapan positif dari warga, salah satunya adalah Wawan, warga kecamatan Jepon. “Sebuah hal yang positif, Polisi di Blora bertindak tegas namun humanis. Jika melihat berita di luar Blora ada petugas arogan, di Blora alhamdulilah tidak ada kejadian serupa. Jujur sih, kami kalangan bawah harus sabar menghadapi keadaan saat PPKM darurat,” ucap Wawan.
Semakin Kompleks
Upaya untuk melawan Covid 19 membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang kita justru menjadi ujung tombak upaya menekan penyebaran Covid 19. Di tengah pandemi ini, tugas Polri semakin kompleks tidak hanya mengatasi masalah kejahatan, radikalisme, terorisme, dan narkotika. Pada masa Pandemi Covid 19 ini tugas Polri semakin kompleks dan banyak variannya. Kini Polri bukan lagi hanya menangani kriminalitas, kejahatan jalanan, kejahatan kerah putih, radikalisme sampai masalah narkoba, tetapi juga sebagai anggota Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 Polri memiliki sejumlah tugas tambahan.
“Sebagai langkah preemtif Polisi bertugas memetakan wilayah yang rawan penyebaran virus corona,” ujar pengamat intelijen dan keamanan, Susaningtyas NH Kertopati di Jakarta. Pandangan itu disampaikan pakar intelijen yang akrab disapa Nuning. Dikatakan Nuning, Polri juga harus secara massif memberikan imbauan kepada masyarakat untuk patuhi protokol kesehatan. Sedangkan untuk langkah preventif, polisi melakukan patroli di wilayah yang rawan penyebaran Covid-19 turut melakukan pengawasan.
Jajaran Polri juga membantu pemerintah daerah (pemda), seperti menyemprot tempat publik dengan cairan disinfektan, ikut serta mengukur suhu tubuh bersama dengan institusi terkait lainnya, mengatur lalu lintas, dan menerapkan larangan mudik sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo yang meminta Polri dan TNI untuk memastikan kebijakan larangan mudik berjalan efektif. “Tentu saja semua itu butuh kepiawaian improvisasi satker (satuan kerja) di lapangan. Dibutuhkan kemampuan anggota Polri untuk turut mengatasi masalah yang timbul dari ketidakpatuhan masyarakat. Pemahaman komunikasi antarbudaya masyarakat penting sekali agar tidak timbul kegaduhan,” ujar Nuning.
Oleh karena itu, kata Nuning, dalam melaksanakan tugasnya Polri harus melakukan koordinasi dengan BIN dan TNI. Badan Intelijen dan Keamanan (BIK) Polri dalam menerapkan kebijakan intelijen serta merta harus berkoordinasi dengan BIN. Apalagi, dalam situasi pandemi saat ini BIN banyak melakukan hal yang bermanfaat dalam menangani Covid-19. Nuning juga mengingatkan, Polri saat ini harus inovatif dengan mengembangkan SDM anggotanya agar memiliki pengetahuan luas, baik secara akademis maupun praktik lapangan. Polisi dituntut harus sigap dan tanggap menghadapi perkembangan ancaman baru, seperti terorisme yang memiliki perkembangan metode dalam menggerakkan aksi mereka.
Narkotika pun, kata Nuning, semakin banyak varian dan cara penyebarannya. Ada lagi pihak yang memiliki keahlian baru, yaitu narko terorisme, khususnya para narapidana (napi) atau eks napi. Polri juga kini menghadapi ancaman kekinian, yaitu kejahatan nubika (nuklir, biologi, dan kimia). “Setiap anggota Polri wajib memahami criminal justice system (sistem peradilan pidana) dengan berbagai perkembangannya,” kata Nuning. Selain itu, Polri juga seiring dengan perkembangan era internet of things (IoT), prioritas berikutnya adalah memperkuat pertahanan siber (cyber defence). Saat ini, peretasan ke infrastruktur kritis, pencurian data strategis, spionase, propaganda di media sosial, terorisme, dan berbagai ancaman siber lainnya sudah berlangsung di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, banyak negara tengah merumuskan strategi untuk menghadapi ancaman siber. “Kedua macam teknologi tersebut mendorong terjadinya Revolutionary in Military Affairs (RMA) gelombang kedua dengan fokus menghadapi ancaman hybrid warfare. Karakteristik dan ciri utama dari ancaman ini adalah kombinasi strategi perang konvensional dan non-konvensional, termasuk serangan siber, tekanan ekonomi, tekanan diplomatik, penggunaan proksi non-state actor, propaganda di media sosial, hingga pemberontakan yang menyebabkan adanya kudeta terhadap suatu pemerintahan yang berdaulat,” ujar Nuning.
Pengajar di Universitas Pertahanan itu mengatakan, maraknya perang kognitif dan perang persepsi yang kerap menggunakan narasi post truth juga membutuhkan penanganan dengan metode yang tepat agar tak menyebabkan disintegrasi bangsa. Indonesia saat ini kerap menghadapi konflik ideologi yang berwujud anti dan pro Pancasila. Di sini, Polri dituntut tegas terhadap segala hal yang yang mengganggu keutuhan NKRI serta segala hal yang berafiliasi dengan radikalisme. “Terakhir, tidak kalah penting, anggota Polri pun harus meningkatkan kemampuan bela diri karena semakin banyak anggotanya yang diserang orang yang tidak bertanggung jawab,” ujar Nuning.
Kombinasi Efektif
Melihat praktek di lapangan berkenaan dengan patroli prokes sekaligus penyaluran Bansos. Terbukti Polri bisa diandalkan untuk mengamankan penyaluran bantuan sosial. Sebagaimana kita tahu, ketika patroli menegakkan Protokol kesehatan, tidak jarang anggota Polri harus menghadapi situasi sulit yang tidak mudah diatasi hanya dengan imbauan. Pembubaran massa yang berkerumun misalnya, juga mengundang potensi kerawanan dan kemarahan masa. Maka polisi harus bisa membaca situasi yang tepat. Sehingga tugas patrol tidak menjadi malah menakutkan bagi masyarakat sekaligus ancaman membahayakan bagi petugas.
Blessing in disguise, berkah di tengah kesulitan. Dengan tugas tambahan Polri untuk menyalurkan Bansos dan Paket Obat bagi masyarakat terkena dampak. Menurut hemat kami, tugas tersebut bukan menmberatkan atau menjadi beban bagi Polri, justru bisa memudahkan komunikasi dan penedekatan Polri kepada masyarakat terdampak. Dibuka dengan pembagian paket bansos, ramah-tamah, maka selanjutnya Polri bisa sekaligus memberikan arahan, penyuluhan bahkan tindakan yang terukur dalam menegakkan prokes tanpa risiko resistensi atau penolakan dari masyarakat. Inilah esensi tugas Polri dewasa ini. Mereka harus menjadi pelindung, pengayom sekaligus melayani masyarakat dengan cara yang profesinal. (Saf).
