Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut lampiran ketentuan investasi minuman beralkohol (mikol) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Berkaitan dengan pencabutan aturan tersebut, Ketua DPRD Bali meminta agar ada perlakuan khusus bagi Bali.
“Saya selaku wakil rakyat Bali. Mestinya Bali itu mendapat perlakuan khusus,” kata Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, saat dihubungi detikcom, Rabu (3/3/2021).
Dia mengaku ingin bertemu dengan Gubernur Bali I Wayan Koster dan bakal membuat usulan kepada presiden agar Bali diberlakukan khusus di bidang pengolahan minuman keras. Usulan tersebut mungkin saja nantinya bakal dilakukan dalam bentuk surat.
“Ya kita nanti akan lihat, mungkin bentuk surat. Saya kan belum ketemu Pak Gubernur karena masih reses,” terang politisi senior PDIP itu.
Adi Wiryatama mengungkapkan, Bali kini sebagai destinasi pariwisata atau jendela dunia. Di samping itu, Bali juga mempunyai produk mikol lokal seperti arak Bali.
“Jadi bagaimana ke depan arak Bali itu bisa menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Tentunya standarnya kita akan sesuaikan sehingga terukur, tidak membahayakan kesehatan dan memenuhi syarat-syarat yang diinginkan oleh pariwisata itu sendiri,” kata dia.
Mantan Bupati Tabanan ini menilai lebih baik memanfaatkan produk lokal yang memenuhi standar internasional daripada Bali dibanjiri impor wiski dan vodka. Ia yakin arak Bali bisa bersaing dengan berbagai produk luar tersebut.
“Nah selaku rakyat Bali saya ingin Jokowi memberlakukan (itu). Buatlah Bali itu sekali-kali menjadi perlakuan khusus, karena Bali itu juga bagian dari Indonesia. Dan arak ada, sudah biasa diolah oleh masyarakat Bali sebelum republik ini merdeka,” kata dia.
Simak keterangan Presiden Jokowi tentang keputusannya mencabut perpres yang mengatur soal investasi miras di Sulut, Bali, NTT, dan Papua di halaman selanjutnya.
