Media sosial diramaikan dengan adanya keluhan dari driver di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Melalui sebuah video yang dibagikan warganet, seorang yang mengatasnamakan driver tersebut mengeluhkan salah satunya macetnya jalan. Penyebab kemacetan tersebut dianggap karena adanya New Priok Container Terminal 1, Depot Duipa, dan G Fortune. Ia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertindak tegas mengenai keadaan tersebut. Karena kemacetan tersebut tentu berdampak ke perekonomian para driver. Selain kemacetan, masalah pelik lainnya adanya aksi premanisme berupa pungli (pungutan liar) hingga pembegalan para sopir tersebut. Akhirnya masalah ini sampai juga ke Presiden yang langsung mendatangi dan serta mendengar keluhan mereka. Presiden langsung mengontak Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk mengatasi aksi premanisme disana. Kepolisian bertindak cepat dan sontak melakukan berbagai aksi penangkapan preman. Kapolri juga menginstruksikan pembasmian aksi premanisme di seantero negeri kepada para Kapolda. Bagaimana masalah ini berawal? Apa saja aksi premanisme yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok? Seberapa banyak besaran uang pungli yang didapat para preman? Apa kelanjutan aksi pembasmian preman ini?
Jakarta, 12 Juni 2021 – Masalah ini berawal daricuitan di medsos Twitter yang sempat viral berisi video keluhan seorang sopir truk kontainer. Dalam video yang diunggah ulang oleh akun @ferry_kdg pada tanggal 5 April 2021 lalu di Twitter, sopir minta perhatian ke Presiden Jokowi untuk menertibkan tiga depo yaitu Fortune, Dwipa dan New Priok Container Terminal One (NCPT 1). Ketiga nama tempat yang disebut driver dalam video itu berkaitan dengan aktivitas bongkar muat kontainer dari dan ke kapal. Dalam video tersebut ditunjukkan juga kemacetan yang mengular. Dimana kendaraan-kendaraan besar tidak bisa bergerak. Dalam video itu kemacetan ditunjukkan dari siang sampai malam hari. Kemacetan tersebut tentu berdampak ke perekonomian para driver. Seorang driver dalam video tersebut mengaku sering dimarahi istrinya karena pulang dengan tangan kosong.
Setelah cuitan itu viral, sebenarnya polisi bergerak cepat menanggapi video viral macet di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dikeluhkan sopir. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo, turun langsung melakukan pengecekan ke lokasi. Sambodo mengatakan situasi sejak pagi ini kondisi lalu lintas di sekitar lokasi terpantau lancar dan tidak ada kepadatan seperti yang tertera di video viral. “Terkait dengan video yang viral kemacetan di seputaran Pelabuhan Tanjung Priok. Pagi ini saya Dirlantas Polda Metro Jaya dan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok dan didampingi teman-teman dari NPCT1 melakukan pengecekan di jalur-jalur yang disebutkan di video tersebut viral,” kata Sambodo, Rabu (7/4/2021).
Sampai selesainya pengecekan yang dilakukan di sepanjang jalur yang disebutkan di video viral tersebut, Sambodo menegaskan tidak ditemukan kemacetan. Ia merasa video tersebut dibuat bukan dalam waktu akhir-akhir ini, melainkan beberapa bulan yang lalu. Selanjutnya, Direktur Utama PT Pelindo II atau Indonesia Port Corporation (IPC), Arif Suhartono, buka suara mengenai adanya keluhan driver macet yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Arif menjelaskan saat ini pulihnya kegiatan perekonomian dan industri baik secara nasional maupun global di tahun 2021 mulai berdampak pada kegiatan ekspor dan impor, serta peningkatan volume barang di pelabuhan-pelabuhan besar. Hal tersebut juga terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok. Arif mengatakan, peningkatan kegiatan ekspor dan impor ditambah dengan cuaca buruk, serta kejadian luar biasa di Terusan Suez pada akhir Maret 2021 menimbulkan efek domino terhadap perubahan jadwal kapal. Termasuk kongesti di pelabuhan keberangkatan sebelumnya, di antaranya dari Pelabuhan di Singapura yang mengakibatkan keterlambatan jadwal kedatangan kapal di Pelabuhan Tanjung Priok.
Arif merasa peningkatan arus kapal dan barang yang harus dilayani oleh IPC ini tentunya menimbulkan antrean pelayanan menuju pelabuhan untuk proses penerimaan barang dari pengguna jasa ke lapangan penumpukan sementara atau receiving dan pengiriman barang dari lapangan penumpukan sementara ke gudang atau delivering. “Untuk mengantisipasi hal tersebut, dalam waktu dekat kami akan mengalihkan kapal-kapal yang tiba bersamaan ke beberapa terminal serta mengosongkan lapangan yang digunakan untuk menampung kontainer,” kata Arif, Rabu (7/4/2021).Selain itu, Arif mengaku bakal berupaya meningkatkan pelayanan di masa sibuk ini melalui penyediaan lebih banyak area penyangga atau buffer area di pelabuhan, mengoptimalkan implementasi Single TruckID (TID), melakukan pengaturan jadwal kedatangan truk ke dalam area terminal atau traffic management, serta rencana re-layout pelabuhan. “Adapun untuk strategi jangka panjang, IPC akan membangun New Priok Eastern Access (NPEA) sebagai akses baru menuju ke Terminal Kalibaru dari wilayah timur dan terkoneksi langsung dengan jaringan jalan tol. Dengan adanya akses baru ini diharapkan membuat lalu lintas dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok ini menjadi lebih baik,” ujar Arif.
Arif menegaskan, percepatan pelayanan kepelabuhanan yang diupayakan ini sekaligus diharapkan menjadi cara peningkatan sinergi dan kerja sama dengan para stakeholders terkait, serta upaya memberikan layanan terbaik bagi pengguna jasa. Tampaknya masalah kemacetan tersebut masih berlanjut dan ditambah lagi adanya laporan aksi premanisme berupa pungli hingga pembekalan para sopir truk container. Sehingga mereka laksana sudah jatuh tertimpa tangga pula. Lalu masalah pelik ini sampai juga ke Presiden Jokowi dan akhirnya menyambangi dan bertemu langsung dengan para sopir truk kontainer yang tertimpa masalah.
Presiden Berkunjung dan Terima Keluhan
Presiden Jokowi menyambangi Terminal Tanjung Priok Jakarta Utara. Kedatangan Jokowi untuk menerima keluhan dari para sopir kontainer. Belasan sopir itu tampak duduk rapi di satu sudut, di antara kontainer yang bertumpuk di perbatasan Dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas Koja. “Pagi hari ini saya senang bisa bertemu dengan Bapak-Bapak semuanya. Saya mendapatkan keluhan yang saya lihat dari media sosial, terutama driver banyak yang mengeluh karena urusan bongkar muat,” kata Jokowi membuka dialog, Kamis (10 Juni 2021). Presiden Jokowi sengaja menyempatkan diri bertemu para sopir kontainer untuk mendengar langsung keluhan yang mereka alami, terutama soal pungutan liar (pungli). Presiden berpandangan bahwa seharusnya para sopir kontainer merasa nyaman saat bekerja, terutama di tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19. “Driver mestinya merasa nyaman semuanya. Jangan sampai ada yang mengeluh karena banyaknya pungutan. Itu yang mau saya kejar, kalau ada. Silakan,” ungkapnya.
Kemudian, seorang sopir kontainer bernama Agung Kurniawan lalu mengacungkan tangan dan menyampaikan keluh kesahnya selama menjadi sopir kontainer. Pria kelahiran Ngawi, 38 tahun lalu ini menjelaskan bahwa para sopir kontainer kerap menjadi sasaran tindak premanisme. “Begitu keadaan macet, itu di depannya ada yang dinaiki mobilnya, naik ke atas mobil bawa celurit atau nodong begitu, itu enggak ada yang berani menolong, Pak. Padahal itu depan, belakang, samping, kanan itu kan kendaraan semua, dan itu orang semua, dan itu sangat memprihatinkan. Karena dia takut, kalau posisinya nanti dia membantu, preman-preman itu akan menyerang balik ke dirinya. Maka dia lebih memilih tutup kaca. Dan itu memprihatinkan sekali begitu, Pak,” jelasnya. Hal yang sama juga disampaikan oleh sopir kontainer lainnya, Abdul Hakim yang menyebut bahwa tindakan premanisme ini disebabkan karena kemacetan. Dia meyakini apabila tidak ada kemacetan, para preman tak akan bisa leluasa menjalankan aksinya. “Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden, bagaimana solusi ini ke depannya, kami. Karena kami, Pak sakit hati sebenarnya, Pak kalau dibilang sakit hati. Saya kira begitu. Tidak ada kenyamanan untuk sopir kami, sopir-sopir yang mengemudi di Tanjung Priok,” ucap dia.
Selain soal premanisme, Abdul Hakim juga menceritakan soal banyaknya pungutan liar di sejumlah depo. Depo sendiri adalah tempat meletakkan kontainer yang sudah dipakai atau mengambil kontainer yang akan dipakai shipping line. Menurut dia, para karyawan depo sering meminta imbalan berupa uang tip agar laporannya dapat segera diproses. Jika tak diberikan imbalan, maka laporan akan diperlambat oleh para karyawan depo. “Jadi contoh, Pak. Kita kan bawa kontainer nih, kosongan lah atau pun mau ambil (dalam keadaan) kosongan. Nah, kita laporan, kan. Diambillah. Itu harus ada uang tip, ia bilang ‘Boleh, ya?’ atau lima ribu. Paling kadang-kadang lima belas ribu, ada yang dua puluh ribu. Itu, kalau enggak dikasih, ya masih dikerjakan cuma diperlambat. Alasannya, ‘Yang sana dulu, yang ada duitnya’ katakan saya begitu, tapi kalau mereka itu enggak mau ngomong, Pak. Jadi begitu kira-kira, Pak pungli di dalam depo itu, Pak,” ungkapnya.
Presiden Kontak Kapolri
Mendengar cerita para sopir kontainer, Presiden lantas memanggil ajudannya, Kolonel Pnb. Abdul Haris. Rupanya, Presiden meminta ia menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui telepon. Begini isi percakapannya:
“Pak Kapolri selamat pagi,” sapa Presiden.
“Siap, selamat pagi Bapak Presiden,” jawab Kapolri di ujung telepon.
“Enggak, ini saya di Tanjung Priok, banyak keluhan dari para _driver_ kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar di Fortune, di NPCT 1, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu,” jelas Presiden.
“Siap,” jawab Kapolri.
“Yang kedua, juga kalau pas macet itu banyak _driver_ yang dipalak preman-preman. Keluhan-keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu saja Kapolri,” ujar Presiden,
“Siap Bapak,” jawab Kapolri.
Presiden mengatakan bahwa dirinya sudah menangkap situasi yang ada dan apa yang diinginkan oleh para sopir kontainer. Presiden juga menegaskan bahwa dirinya akan terus mengikuti proses ini sehingga keluhan-keluhan yang disampaikan bisa diselesaikan. “Perintahnya ke Kapolri biar semuanya jelas dan bisa diselesaikan di lapangan. Nanti akan saya ikuti proses ini. Kalau keluhan-keluhan seperti itu tidak diselesaikan, sudah pendapatannya sedikit, masih kena preman, masih kena pungli, itu yang saya baca di status-status di media sosial. Keluhan-keluhan seperti itu memang harus kita selesaikan dan diperhatikan,” tandasnya.
Besaran Pungli
Para sopir truk kontainer mengeluhkan banyaknya pungutan liar di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara kepada Presiden Jokowi. Setiap hari para sopir truk berukuran raksasa ini mengaku harus mengeluarkan duit untuk para pelaku pungli saat beraktifitas dalam Pelabuhan maupun di Jalan raya. Dalam sekali perjalanan, seorang sopir truk bisa mengeluarkan uang Rp45 ribu hanya untuk membayar para pelaku pungli tersebut. Sementara itu, Dewan Penasehat Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI), Ilhamsyah menjelaskan, kalau jumlah kendaraan besar angkutan barang yang setiap hari melintas di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok mencapai sekitar 12 ribu unit. “Ini berdasarkan data dari pihak pelabuhan yang diterima Ilhamsyah, 12 ribu truk barang itu beroperasi 24 jam sehari baik di dalam maupun luar kawasan pelabuhan,” kata Ilhamsyah di kawasan Koja, Jakarta Utara, Jumat (11/6/2021).
Menurutnya, dengan jumlah tersebut, akumulasi uang yang dikeluarkan para sopir untuk membayar pungli mencapai Rp540 juta setiap harinya.”Kita coba kalkulasi saja, dulu saya dapat data dari pelabuhan, rata-rata mobil truk trailer yang keluar masuk Tanjung Priok itu dalam sehari bisa mencapai 12 ribu kendaraan,” papar Ilhamsyah.
Ia menghitung, artinya kalau dalam sehari, 12 ribu kendaraan dikali Rp45 ribu, dapat sampai Rp540 juta akumulasi uang yang dikeluarkan para sopir untuk bayar pungli. Itu berarti, uang yang dikeluarkan para sopir truk untuk membayar pungli di sekitaran Pelabuhan Tanjung Priok mencapai Rp16.2 miliar dalam satu bulan.”Kalau seandainya kita hitung dalam satu bulan, Rp540 juta kita kali 30, artinya itu bisa mencapai Rp16.2 miliar,” terang Ilhamsyah. Selanjutnya ia merinci bahwa uang Rp 45 ribu yang dikeluarkan sopir truk terbagi ke beberapa titik pungutan liar. Dari garasi-garasi mengarah ke pelabuhan, para sopir truk akan menemui pak ogah yang meminta-minta uang di persimpangan jalan. Mereka bisa kehabisan Rp10 ribu sekali ritase untuk membayar para pak ogah tersebut. Berlanjut ke dalam area depo kontainer, di mana setiap sopir truk bisa menghabiskan Rp15 ribu untuk membayar pegawai-pegawai bongkar muat. Satu lagi, para sopir truk juga dihadapkan kewajiban membayar pungli sebesar Rp20 ribu di dalam pelabuhan. Mirisnya, para sopir truk ini membayar pungli dari kantong pribadi mereka, dengan memangkas upah sekali ritase dari masing-masing perusahaan. “Nah, dengan pungli begitu besar, uang yang seharusnya dia bawa pulang itu lah yang akhirnya menguap di jalan-jalan,” jelas Ilhamsyah.
Bentuk Tim Khusus
Usai mendapatkan telepon dari Presiden Jokowi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit langsung bergerak cepat memerintahkan pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk membentuk tim khusus yang menangani pungli. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh Polda maupun Polres dan jajarannya untuk memberantas setiap aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Instruksi tersebut, menyusul adanya permintaan langsung lewat telepon dari Presiden Indonesia Joko Widodo kepada Kapolri untuk menindak tegas preman yang sering melakukan pemalakan terhadap sopir kontainer di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. “Seluruh Polda dan Polres jajaran harus menindak tegas aksi premanisme yang meresahkan. Hal itu demi menjamin keselamatan dan memberi rasa tenang kepada masyarakat,” kata Kapolri, Jumat (11/6/2021).
Kapolri menyebutkan, telah memberikan instruksi langsung kepada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dan seluruh Kapolda agar menindak dengan tegas dan tidak memberikan ruang sedikitpun bagi oknum-oknum masyarakat yang melakukan aksi premanisme. Mantan Kabareskrim ini juga meminta kepada jajarannya untuk merilis setiap penangkapan preman. Hal itu bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para preman. “Negara tidak akan kalah dengan aksi premanisme. Oknum dan preman segera bersihkan, tangkap dan tuntaskan,” ucap Kapolri. Selain itu, Kapolri juga mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan “hotline” 110 ketika mengalami aksi premanisme. Menurut dia, layanan tersebut tersedia 24 jam bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dari aparat kepolisian. “Masyarakat tetap tenang tidak perlu khawatir dengan aksi premanisme. Kepolisian kini memiliki aplikasi Dumas Presisi dan layanan ‘hotline’ 110. Kami akan memberikan bantuan yang maksimal kepada warga,” ujar Sigit.
Tangkap Pelaku
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, dengan adanya tim khusus yang dibentuk ini akan bertugas menangkap pelaku pungli lainnya.”Ini saya katakan baru di permukaan kami akan mengungkap lagi layer bahkan kalau ini terpimpin ada yang memerintahkan kami akan tindak tegas semuanya,” ujar Yusri di Mapolres Metro Jakarta Utara, Jumat (11/6/2021). Sedangkan Kapolda Metro Jaya sendiri sudah memerintahkan seluruh Kapolres di wilayah hukumnya menindak para preman dan pelaku pungli. Sebab, para pelaku ini harus dibasmi demi keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. “Tidak boleh main-main karena ini adalah para pelaku yang harus segera kita basmi ini premanisme yang mereka lakukan. Negara tidak akan kalah dengan premanisme,” ungkap Yusri. Bahkan, polisi menemukan satu pesan singkat di ponsel pelaku yang mengatakan bahwa mereka diganggu oleh satu gerombolan yakni aparat kepolisian. “Jadi mereka tahu petugas akan ke sana mereka katakan itu gerombolan. Makanya akan kami proses betul secepatnya akan kami lakukan penindakan kepada yang lain,” ungkapnya.
Sekadar informasi, pihak kepolisian telah mengamankan 49 pelaku pungli yang selalu meminta uang kepada para sopir truk kontainer di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Puluhan hasil tangkapan polisi tersebut, merupakan angka gabungan dari pelaku yang ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Utara serta Polres Pelabuhan Tanjung Priok dengan instruksi Polda Metro Jaya. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Putu Kholis menyebut, kalau tujuh dari 49 pelaku pungli terhadap sopir truk di kawasan bongkar muat barang bukan preman jalanan. Melainkan pelaku merupakan karyawan di pelabuhan bongkar muat barang. “Mereka regu karyawan yang bertugas pada shift malam di PT JICT yang melayani bongkar muat kontainer,” ujar Putu saat ditemui di Kapolres Metro Jakarta Utara, Jumat, (11/6/2021). Ketujuh pelaku tersebut berinisial MAG (37), RD (41), AS (36), WW (24), BEP (31), RPH (50), dan B (42), diamankan dini hari sekitar pukul 01.00 WIB.
Para pelaku tersebut diamankan di kawasan PT JICT, Pelabuhan Tanjung Priok. Putu mengatakan para pelaku beraksi dengan cara meletakkan wadah plastik atau botol minuman di badan alat crane. “Modusnya ini unik, pelaku meletakkan wadah plastik atau botol minuman mineral kosong di badan alat crane yang kemudian harus diisi oleh sopir dengan uang nominal pecahan Rp5 ribu hingga Rp20 ribu. Apabila sopir tidak memberikan uang maka akan tidak dilayani atau dilayani dengan lambat,” pungkas Putu.
Polri Jalankan Operasi Premanisme
Polri siap memfokuskan diri untuk melaksanakan Operasi Premanisme. Operasi merupakan kegiatan terhadap praktek pemberantasan premanisme di Masyarakat. “Jadi kemarin bapak Presiden sempat ada di Tanjung Priok kemudian sempat mengadakan dialog disana, dan ternyata ada keresahan yang disampaikan oleh supir kontainer,” kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, saat berada di Polda Jatim, Jumat (11/6/2021) pagi. Keluhan para sopir kontainer tersebut adalah soal pungutan liar. Lalu kata Argo, Presiden langsung menghubungi Kapolri untuk menanggapi keluhan tersebut. “Asop Kapolri Akhirnya memberikan instruksi, memberikan arahan kepada seluruh jajaran di seluruh Indonesia untuk melakukan operasi terhadap premanisme,” jelasnya.
Argo menyampaikan bahwa pihaknya melalui Polda Metro Jaya telah mengamankan 49 orang yang diduga melakukan pemerasan dan pungli di wilayah Tanjung Priok. “Modus yang dilakukan para preman tersebut adalah meminta uang tip kepada supir sebesar Rp. 10 ribu hingga Rp. 20 ribu. Ini menjadi Tugas pokok Polri, kita juga sudah mengirimkan surat ke Polda-Polda, Polda Jawa Timur juga nanti akan terima suratnya langsung bertindak,” terangnya.
Ia berpesan agar Polisi bisa menindak tegas praktek premanisme, hal ini supaya praktek premanisme tak berkembang begitu saja. Polda-Polda di seluruh daerah diharapkan bisa berperan memberantas Premanisme karena tidak menutup kemungkinan hampir di seluruh daerah di Indonesia juga ada praktek premanisme. “Tidak hanya Pelabuhan saja tapi di tempat lain yang memang terjadi pemerasan ataupun pungli seperti itu akan kita lakukan penindakan,” tandas Argo. Kata Kepala Divisi Humas Polri itu, pihaknya juga akan melakukan tindakan Preventif dengan menggandeng Babinsa dan Babinkabtimas. Serta menggerakkan Polres dan Polsek untuk memberikan edukasi, namun jika edukasi tak bisa dilakukan maka tetap akan ada penindakan kepada orang yang melakukan praktek premanisme.
Masyarakat Bisa Ikut Basmi Pungli
Selain dapat mengontak “hotline” 110 ketika mengalami aksi premanisme, masyarkat juga dapat ikut membasmi premanisme melalui Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), pemerintah menegaskan sangat serius menangani pemberantasan pungli. Untuk memudahkan partisipasi masyarakat, pemerintah membuka beberapa saluran komunikasi. Ada tiga salauran yang disediakan yaitu, pertama melalui situs saberpungli.id. Masyarakat yang sangat paham menggunakan internet, disiapkan situs saberpungli.id. Kirim, formatnya langsung keluar nanti. Nanti ada registrasinya dulu, ada kolom-kolomnya langsung diisi, di sana juga ada pelaporannya bagaimana, dan itu langsung masuk ke pusat Satgas, dan nanti penyelesaiannya bisa dicek kembali oleh pelapor.
Lalu saluran kedua, melalui SMS 1193. Sedangkan saluran ketiga, menghubungi Call Center 193. Langsung berhubungan dengan operator-operator yang disiapkan di Satgas. “Jadi untuk masyarakat, diberikan kemudahan yang luar biasa sepenuhnya untuk ikut serta mensukseskan Saber Pungli ini. Dengan keikutsertaan masyarakat, diharapkan ada saling cek (cross check) di masyarakat. Sebab jika hanya Satgas sendiri kurang cepat untuk bisa membersihkan. Sedangkan kalau masyarakat memberikan laporan itu sangat akurat pasti, karena masyarakat yang mengalami sendiri. Pemerintah menjamin identitas pelapor pungli akan dirahasiakan.
Untuk pemberantasan pungli dan penyelundupan, pemerintah membentuk dua Satgas, yaitu Satgas Saber Pungli dan Satgas Penanggulangan Penyelundupan. Khusus untuk pemberantasan pungli, saat ini momentumnya sudah sangat bagus, karena dampak dari operasi tangkap tangan (OTT) pungli di seantero negeri ternyata sungguh sangat luar biasa. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No.87 Tahun 2016, jaringan organisasi Satgas Saber Pungli dibentuk dari pusat sampai kementerian/lembaga terkait dan sampai daerah. Yang terpenting, Satgas ini terbuka terhadap masukan dan pelibatan masyarakat secara langsung. Karena itu, yang mencari di mana tempat-tempat terjadinya pungli, tidak hanya petugas Satgas atau unit Saber Pungli, tetapi masyarakat diminta untuk ikut aktif melaporkan langsung kepada Satgas Saber Pungli apabila merasakan atau melihat praktik pungutan liar.
Ketika menandatangani Perpres No. 87 Tahun 2016, Presiden memberikan strong message atau pesan yang sangat kuat, bahwa Saber Pungli ini jangan hanya mengejar yang di luar, tetapi juga ke dalam. Karena unsur yang terlibat di dalamnya adalah Kepolisian, Kejaksaan, Depdagri, maka tentunya juga harus berani untuk membersihkan ke dalam, karena di dalam juga ditengarai oleh masyarakat ada hal tersebut. Termasuk, tentunya Saber Pungli ini juga mempunyai kewenangan bukan hanya pungli-pungli yang sifatnya pungli, tetapi juga pungli politik dan sebagainya. (EKS/berbagai sumber)
