Hidayatullah.com–Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj menyampaikan bahwa NU menolak rencana pemerintah melakukan impor beras dari luar negeri. Ia mengatakan seharusnya nasib petani diutamakan, bukan malah menghancurkan nasib mereka.
“Saya menolak keras kesepakatan impor beras ini. Tolong nasib petani harus didahulukan, nasib para petani sebagai tulang punggung ekonomi bangsa ini harus diprioritaskan. Alih-alih untuk mendukung malah akan menghancurkan nasib mereka,” kata kiai Said seperti yang dikutip Hidayatullah.com dari Kanal YouTube TV NU, Selasa (23/03/2021).
Said mengatakan sebagian besar petani itu yakni warga Nahdliyin. Ia mengaku sudah dihubungi para petani di daerah-daerah yang mengeluhkan rencana impor beras tersebut.
Para petani itu, kata dia, juga melaporkan bahwa stok beras masih sangat mencukupi dan tak perlu impor. Bahkan, para petani siap untuk membuktikan bahwa ketersediaan stok beras masih cukup sampai saat ini.
“Kata para petani, kalau pemerintah mau dibuktikan satu juta ton beras sekarang juga siap kami buktikan. Tidak usah besok atau lusa. Sekarang juga siap untuk membuktikan bahwa kami sudah punya ada beras satu juta ton,” kata dia.
Lebih lanjut, Said juga membeberkan keluhan para petani bahwa harga beras turun sampai Rp300-350 lantaran rencana pemerintah impor beras belakangan ini. Ditambah para tengkulak ragu mengambil beras dari petani di desa. Mereka lebih memilih untuk menunggu keputusan resmi pemerintah terkait hal tersebut.
Mengetahui hal itu, kiai Said kemudian langsung menghubungi Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi. Harvick kata setuju dengan sikap PBNU yang menolak kebijakan impor beras.
Sementara itu lanjut Said berdasarkan data dari Kementerian Pertanian menunjukkan stok beras pada akhir tahun 2020 sebesar 7,38 juta ton. Sementara perkiraan produksi dalam negeri pada 2021 sebesar 17,51 juta ton.
Dengan demikian, jumlah stok beras akhir tahun 2020 jika dijumlah dengan perkiraan stok beras pada 2021 menjadi 24,9 juta ton. Sedangkan perkiraan kebutuhan pangan tahun 2021 sebesar 12,33 juta ton.
“Ini artinya surplus, ngapain impor? Ini kebijakannya siapa? Saya bertanda tanya besar untuk apa, kepentingan siapa, dan kenapa impor beras dilakukan? Untuk kepentingan kelompok tertentu pasti ini tujuannya, saya tahu lah,” kata Said.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah berencana mengambil rencana impor beras sebanyak 1 sampai 1,5 juta ton dalam waktu dekat. Hal tersebut dilakukan demi menjaga ketersediaan dan harga beras di dalam negeri.
“Pemerintah melihat komoditas pangan itu penting, sehingga salah satu yang penting penyediaan beras dengan stok 1-1,5 juta ton, pengadaan daging dan gula, baik untuk konsumsi industri, terlebih ini mau lebaran ini menjadi catatan agar ketersedian dan harga betul-betul tersedia untuk masyarakat,” ujar Airlangga dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Kamis, (04/03/2021) lalu.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan impor beras tersebut akan digunakan sebagai iron stock atau cadangan. Ia mengatakan cadangan tersebut memang harus dipastikan selalu ada.
“Iron stock itu barang yang memang ditaruh untuk Bulog sebagai cadangan, dia musti memastikan barang itu selalu ada. Jadi, tidak bisa dipengaruhi oleh panen, atau apapun karena memang dipakai sebagai iron stock,” ujar Lutfi.*
Rep: Azim Arrasyid
Editor: Bambang S
