JAKARTA – Kontroversi merebak menyusul pertemuan yang dilakukan oleh lima delegasi Nahdlatul Ulama dengan Presiden Israel, Isaac Herzog. Melanggar norma organisasi dan prinsip dukungan terhadap Palestina, pertemuan ini menjadi sorotan masyarakat dan berbagai kalangan.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, dikenal dengan panggilan akrab Gus Yahya, secara terbuka menyampaikan permintaan maaf atas langkah yang diambil oleh kelima aktivis tersebut.
“Pertama, sepatutnya saya mohon maaf kepada masyarakat luas, seluruhnya. Bahwa ada beberapa orang dari kalangan Nahdlatul Ulama yang tempo hari pergi ke Israel melakukan engagement di sana,” ungkap Gus Yahya dalam konferensi pers.
Pelanggaran tersebut dinilai serius karena wilayah Israel merupakan area yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi, khususnya mengingat hubungan yang tegang dan konflik berkepanjangan dengan Palestina.
Baca Juga : 143 Negara Dukung Keanggotaan Palestina di PBB, AS dan Israel Menolak
Keterlibatan delegasi Nahdlatul Ulama dalam pembicaraan dengan Presiden Israel diperkirakan mampu mempengaruhi dinamika hubungan internasional, toleransi beragama, dan dialog lintas agama.
Secara morel, hubungan antara Indonesia dan Israel menjadi area abu-abu. Faktanya, tidak terdapat kedutaan besar Israel di Indonesia, menggambarkan posisi politik negara yang cenderung mendukung Palestina.
Dukungan ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, “Tapi yang jelas, PKB berdiri di posisi Palestina. Artinya hentikan kekerasan di Israel,” tegas Jazilul menyikapi pertemuan yang berlangsung.
Sementara itu, Yahya Cholil Staquf menjelaskan dinamika di balik pertemuan tersebut, yang melibatkan LSM internasional sebagai fasilitator. “Yang mengajak, dia ini, saya dari informasi setelah saya tanya, memang dari satu channel NGO yang merupakan advokat dari Israel,” ucap Gus Yahya, mengungkap adanya kegiatan lobbying yang dilakukan oleh organisasi tersebut untuk memuluskan kepentingan politik Israel.
Tetapi, menurut Gus Yahya, delegasi NU yang berangkat tersebut tidak memiliki pengetahuan mumpuni seputar konflik Israel-Palestina, sehingga kedatangan mereka tidak menghasilkan dampak apapun untuk Palestina.
Baca Juga : Masyarakat Indonesia Boikot Kurma Israel
“Kalau kita punya pengetahuan yang cukup, pertimbangan yang cukup, kita bisa melakukan engagement yang bisa sungguh-sungguh membuat kemajuan yang nyata,” lanjutnya.
Akibat insiden ini, sanksi internal organisasi pun dipertimbangkan, meskipun belum ada kepastian dari lembaga terkait. Gus Yahya menyebutkan bahwa proses dan bentuk sanksi akan diserahkan kepada organisasi badan otonom masing-masing.
Delegasi NU yang terbang ke Israel terdiri dari kader-kader dari berbagai sayap organisasi di bawah PBNU, seperti Sukron Makmun (PWNU Banten), Zainul Maarif (Unusia), Munawir Aziz (Sekum PP Pagar Nusa), Nurul Bahrul Ulum (PP Fatayat NU), dan Izza Annafisah Dania (PP Fatayat NU).
Kasus ini menciptakan gelombang diskusi dan kritik di tengah-tengah masyarakat Indonesia, sebuah bangsa yang terkenal dengan prinsip toleransi beragama dan dukungan yang kokoh terhadap kemerdekaan Palestina.
Tanggapan masyarakat, yang mayoritas bersimpati terhadap perjuangan rakyat Palestina, diramalkan akan menjadi faktor penting dalam perkembangan reaksi nasional atas kontroversi tersebut.
Baca Juga : Aktivis Muslim Eropa Desak Boikot Kurma Israel Jelang Ramadhan
