JAKARTA – Kontroversi mencuat menyusul pelaksanaan kontes kecantikan waria atau transgender yang berlangsung di Hotel Orchardz, Jakarta Pusat, mendapat sorotan serta kecaman bertubi-tubi, termasuk dari Front Persaudaraan Islam (FPI).
Kontes yang dibentangkan sebagai perayaan ekspresi komunitas transpuan itu, seketika menjadi polemik di tengah masyarakat yang turut memicu perseteruan kegiatan tanpa izin di ibu kota.
“Kami mengutuk keras atas terjadinya hal tersebut di Jakarta dan sangat mengejutkan, kami baru saja mengetahui hal ini. Ini aib besar untuk Jakarta dan hal memalukan untuk Pj Gubernur Jakarta Heru Budi serta Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto,” ungkap Azis Yanuar, Ketua DPP FPI Bidang Advokasi.
Seruan akan adanya tindakan tegas kepada pihak terkait disoroti, dengan FPI mendesak aparat untuk menangkap dan menghukum berat semua yang terlibat dalam penyelenggaraan kontes ini.
Baca Juga : Hukum Menggunakan Cadar dalam Islam: Pandangan Ulama dan Tradisi Umat #CadarUntukWanita
“Saya tidak menemukan unsur pidana,” kata Kapolsek Sawah Besar Kompol Dhanar Dhono Vernandhie menanggapi kegiatan kontroversial ini. Meski pihak kepolisian menyatakan tidak ada dugaan tindak pidana, kegiatan tersebut bertentangan dengan protokol izin kegiatan yang berlaku.
“Benar ada kegiatan tersebut yang dilakukan pada hari Minggu sekitar pukul empat sore di hotel Orchardz. Para pesertanya adalah rekan-rekan dari komunitas transpuan,” lanjutnya, menegaskan bahwa pihaknya tak pernah mengeluarkan izin resmi terhadap kegiatan ini.
Sementara itu, dari pihak hotel, Achmad Gandy selaku Director Of Sales Hotel Orchardz memberikan klarifikasi atas kejadian ini. Penyelenggara telah menggunakan istilah ‘gala dinner’ saat proses pemesanan ruang acara, menyebabkan pihak hotel merasa ‘kecolongan’ akan sebenarnya acara tersebut.
Baca Juga : Kontroversi di Balik Pertemuan Delegasi Nahdlatul Ulama dengan Presiden Israel
“Kalau kita tahu acaranya seperti itu pasti kita larang,” ujar Achmad Gandy, menekankan bahwa pihak hotel menghindari kegiatan yang potensial menimbulkan reaksi negatif.
Tindak lanjut dari kegiatan ini terus bergulir, dimana jajaran kepolisian dan pemangku kepentingan kota, termasuk Satpol PP dan Suku Dinas Pariwisata Jakarta Pusat, turut rapat untuk membahas arah penanganan yang akan diambil.
“Selesai rapat rencana akan disampaikan,” ucap Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, memberi sinyal bahwa langkah konkrit akan segara diumumkan.
Baca Juga : MUI: Hakekok Balatasutak Aliran Sesat Menurut Pandangan Islam
