Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, pemerintah sama sekali tidak memiliki pandangan anti terhadap agama Islam.
Menurut dia, jika dilihat dari para pemegang jabatan di rumpun eksekutif maupun legislatif, hampir seluruhnya beragama Islam. Ia pun menilai organisasi masyarakat Islam seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah hingga HMI cukup aktif.
“Kalau kita lihat sekarang pemerintah itu seperti dikatakan hampir semuanya Islam. Kalau mau disebut ormasnya NU, Muhammadiyah, HMI dominan sekali di eksekutif legislatif,” kata Mahfud dalam sebuah diskusi secara daring, Rabu (29/9/2021).
Mahfud menyebutkan beberapa jabatan yang sekarang dikepalai oleh orang Islam, antara lain Ketua Mahkamah Agung (MA) M Syarifuddin yang dikatakannya merupakan aktivis HMI. Kemudian ada pula nama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang juga beragama Islam.
“Sekarang Islam semua dan enggak ada itu politik anti-Islam karena semua kebijakan, kebijakan itu yang dituntut orang Islam kaum muslimin itu kan dipenuhi semua,” katanya.
Contoh lain yang disebutkan untuk memperkuat bahwa pemerintah tak anti terhadap Islam adalah beberapa kebijakan yang dibuat. Mulai dari Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren hingga ditekennya Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.
“Sekarang pemerintah membuat Perpres dana abadi untuk pesantren di mana negara menyediakan dana sekian triliun itu untuk pengembangan pesantren. Enggak boleh diutak-atik itu untuk pesantren. Coba yang begitu bagaimana mau dikatakan anti-Islam?” ujarnya.
Dia memastikan tudingan yang mengatakan pemerintah anti-Islam adalah sesuatu yang keliru. Sebab, menurut dia Indonesia bukanlah negara Islam, melainkan negara Islami.
“Enggak ada politik anti-Islam itu di mana? Indonesia bukan negara Islam tapi negara islami. Kan berbeda Islam dengan Islami,” ujarnya.
