Pada Minggu (16/5/2021, media onlineSuara Papua memberitakantigaperempuanmenjadi korban dalamapa yang disebutsebagaiseranganudarapasukangabungan TNI-Polriketikamemburukelompok TPNPB-OPM (TentaraPembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka)di DistrikGome, KabupatenPuncak, Papua.Dalamunggahan yang kinitelahdihapus. Jadi selainberhadapandengandesinganpelurudarisenjatateroris di Papua, pasukan TNI-Polri juga berperangdenganberitahoaks yang dihembuskanmereka. Bagaimana TNI-Polrimenghadapinya? Bagaimanaserbuanberitahoaksturutmeramaikankonflik Papua? Lalu bagaimanapemerintahmeredamnya?
Jakarta, 19 Mei 2021 –Suara Papua menyebutmendapatinformasidari “sumbermereka” bahwaketigaperempuanbernamaNeriMurib (12 tahun), Rana Tabuni (16 tahun) dan Siska Mom (20 tahun) telahmenjadi korban dariseranganudara. Pada Selasa (18/5/2021) pagi, redaksi Papua mencabutberitainisetelahmendapatklarifikasidariKetuaKlasisGerejaKingmi di Ilaga Utara, PendetaMenaseLabene yang menyatakan”tidak ada perempuan yang tewas” dan “memang ada gereja yang kenapeluru dan rusak”.Kelompokkriminalseparatisbersenjata (KKSB) di Papua menyebarkanhoaksataukabarbohonguntukmemprovokasimasyarakat. Kelompokterorisitumembuat fitnah melalui media online bahwatimgabungan TNI-Polrimerusaksebuahgereja.
AparatdifitnahmenggunakanhelikoptermenembakGerejaKingmi Kabuki. Penembakanitumembuatgerejahancur dan tigaperempuanmudatewastertembak.KepalaPeneranganKogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawamenyebutkabaritutidakbenar. Diamenilaihoaksitumenunjukkankelompokteroris di Papua semakinmelemah.”Tidak ada kejadianseperti yang diberitakan media online itu,” kata Suriastawadalamketerangantertulis, Jakarta, Senin, 17 Mei 2021.Suriastawamenegaskantimgabungansudahmengantongiidentitaspelakuteror di Papua. Tim juga melakukantindakanpenegakanhukumsecaraterukur alias tidaksembarangan. Namunkelompokteroristersebutkinimemanfaatkan media massauntukmenyebarkanberitabohong. Kelompokini juga menggandengburonan Veronica Komanterkaitpenyebaranprovokasi.”Setidaknya ada dua media online yang pemrednyasangatintensberhubungandengan Veronica Komanitu. Setiap propaganda yang dimuat media pendukungkelompokteroris OPM (Organisasi Papua Merdeka) ini, selalujadibahan tweet-nya,” ujarSuriastawa.
Kelompokpendukungteroris OPM inimenutupmataterhadapaksikekejianpelakuteror di Papua. Merekakerapmengabaikanberbagaiaksiteror yang membuatmasyarakatmenjadi korban.”Kalauteroris OPM membakarsekolah, membunuh guru dan menebarterorlain, pendukungmerekainitidakkomentarapa pun,” ujar dia.Sejauhini, timgabungantelahmenangkapprovokatorkerusuhanpendukungteroris OPM, Victor Yeimo. Tim juga menguasaimarkaskelompokterorispimpinanLekagakTalenggen di Wuloni dan Tagalowa, distrikIlaga, KabupatenPuncak, Papua.”Selainitu, beberapaanggotateroris OPM ditembaktimahpanas Tim gabungan dan ada juga yang menyerahkandiri, semuanya di distrikIlaga,” kata Suriastawa.
HoaksMelandaPenumpasanTeroris Papua
Dalampermintaanmaaf dan pencabutanberita yang diterbitkan di situsnya, Suara Papua berkukuh “ada faktagereja Kabuki rusakbagiankirikarenatembakanhelikopter”.Jurubicara TPNPB-OPM SebbySambom juga mengonfirmasibahwatelahterjadi “seranganudara yang membabi-buta” daripasukangabungan TNI-Polri.Menurutnya, pasukangabungan TNI-Polritelahmelakukanseranganudaramenggunakantigahelikoptermilikangkatanudara pada 15-16 Mei 2021.”Gereja-gerejasemuadibakar, kenagranatataubom asap yang merekatembakdarihelikopter. Kampung-kampung dibakarhabisitu. Itufakta,” katanya.Iamengatakan, buntutdarikonflikberkepanjangan di Ilaga, ratusanwargasudahmengungsike kampung yang di anggapaman, sebagiankekotaIlagamenduduki di rumahKepaladinasSosial, dan sebagiansudahmengungsike Timika dan Nabire.Akan tetapi, NyomanSuriastawa, KepalaPeneranganKogabwilham III menegaskanbahwaseranganudaratersebutadalahkabarbohong.Menurutnya, TNI-Polrimenggunakanhelikopterituuntukmengangkutpersoneldalamkegiatannya.
TuduhanMembombardirWargaDenganRoket
Sementaraitu, jurubicara TPNPB-OPM SebbySambommengeklaimpasukangabunganmiliter dan kepolisianIndonsiatelahmembombardirwarga dan gerejadengan 40 roket.Dalamkonflikakhir pekan lalu, iamenudingpasukangabungan TNI-Polrimenyerangmarkas TPNPB-OPM dan rumahwarga. Akibatnya, sejumlahrumah dan satugereja di Dolinggamehancur oleh apa yang disebutsebagaibomtersebut.Namun, Suriastawamembantah, serayamenudingseranganudara dan korban wargasipiladalah “Propaganda TPNPB-OPM”.IamenjelaskanbahwaTPNPB-OPM telahmelakukanpembakaranterhadapbekasbangunan PT. Unggul di Kampung Kimak, pada Minggu (16/5/2021) dan rumahwarga di Kampung Paluga pada Senin (17/5/2021).Menurutnya, pembakaranitudilatarbelakangikonflikantarakelompokterorisGoliatTabunidengankelompokterorisLekagakTalenggen.Iamelanjutkan, fotoselongsongapa yang disebutsebagai “rudalhelikopter” oleh TPNPB-OPM, sebenarnyamerupakanselongsongpelontargeranatdaripersenjataansesuai SOP (standarprosesuroperasi) yang dimilikipasukan TNI dalamsuatuoperasi.
“Ituselongsongpelontargranat. Kemungkinanbesardaripenyergapanterhadap pos tinjaukelompokteroris OPM di Kampung MayuberiDistrikIlaga, Minggu (16/5/2021) yang menewaskanduateroris OPM,” ungkapnya.Lebihjauh, Suriastawamenjelaskanbahwaapa yang iasebutsebagai KKBitubekerjadalamsejumlah front.Selain front bersenjata dan politik, Suriastawamenyebut OPM berkolaborasidenganjurnalis, media dan netizen yang aktifmenyebarhoaksuntukmenyudutkanpemerintah.
KeluhanPemerintah Indonesia MemonopoliInformasi
Adriana Elisabeth, penelitidari LIPI menambahkandalamkondisikonfliksemestinyapubliktidakhanyamencariinformasidarisatusumber.Namunkondisigangguan internet di Papua, menurut Adriana, membuat “aksesuntukmendapatkaninformasi yang up to datemenjaditerhalang.”Sementarapastipihak-pihak yang tidaksetujudenganpelabelanterorisiniberupayamencariinformasiuntukmengkonfirmasibahwapelabelanitutelahmenimbulkandampakmasifkepadamasyarakatsipil.Menurut Adriana, halserupa juga marakterjadi di Papua pada saatgelombang anti-rasialisme yang berujungkerusuhan di sejumlahkotaterjadi pada 2019.Polanyajadi ada kontra-narasiterusmenerus.SedangkanRatu DurotunNafisahdari Center for Policy Studies di Universitas PadjajaranmenggambarkaninsidenpemberitaanSuara Papua adalah salah satucontohbetapa “media lokal Papua sajakesulitanuntukmelakukanverifikasi”.
Hal itu, menurutnya, karenaminiminyaaksesbagijurnalis dan keengganan negara untukmelakukaninvestigasiindependendalambanyakkasus.”Kita jaditidakbisamemverifikasikebenarandarisuatuinformasi, baikitupembunuhanatauinsiden yang dilakukan KKB, maupun yang dilakukan oleh tentara. Ini salah satubentukmonopoliinformasi,” katanya.”Publik Indonesia dibiarkanmenerka-nerka tentangapa yang terjadi di Papua, yang menurutsayabisajadianakmudaatauakademisiataumahasiswapelajarmerekamerasatidakyakinuntukmenentukankeberpihakan. Siapa yang benar? merekatidaktahu,” ujar Ratu kemudian.Namun, tudingan-tudinganituditampik oleh KepalaPeneranganKogabwilham III, KolCziNyomanSuriastawa.”Kalaudibilangmonopoli oleh aparat, dari mana monopoli? Kita mendapatinformasiberdasarfakta yang ada. Sumber-sumberberitakitasekarangkebanyakanmasyarakat dewan gereja.”
MeluruskanBeritaHoaks
Sebelumnya,Suara Papua yang merupakan salah satu media online memberitakanmiliter Indonesia denganmenggunakanhelikoptermenembakGerejaKingmi Kabuki, pada Sabtu, 15 Mei 2021. Penembakanitumenyebabkangerejahancur dan tigaperempuanmudatewastertembak. Namun, kabarinidipastikanhoaks.Pencabutanberitaitudilakukanseiringbantahan yang munculdariPendetaMenaseLebene, KetuaKlasisGerejaKingmi di Ilaga Utara. PendataMenasemenegaskankabartigaperempuantewasditembakmiliter, tidakbenar.Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangundalamrilis media menanggapipencabutanberitatersebut.”Jadi, pencabutanberita, kalautidakterkait SARA, kesusilaan, dan masa depananak, harusberdasarkanputusan Dewan Pers. Tidakbisaasalcabut. Yang bolehadalahralatatauperbaikankarenaberitanya salah,” kata Hendry kepadawartawan, Rabu (18/5/2021).
Hendry menjelaskan, informasi yang tidakdikonfirmasi dan dijadikanberitatidakbisadicabutataudihapusbegitusaja. Sebaiknyaberitaitucukupdiralat dan harusditautkandenganberitasebelumnya agar pembacatahubahwaberitapertama yang dimuat pada 15 Mei, sebuahkesalahan.Hendry mengatakan para pihak yang merasadirugikanbisamengaduke Dewan Pers.”Bisa diadukanke Dewan Pers. MerekakelirudalammemahamiPedomanPemberitaan Media Siber,” tegas Hendry.Kasatgas Humas NemangkawiKombes Pol M Iqbal Alqudussymenambahkanberitaaparatgabunganmenembakmati 3 perempuanitu, hoaks. Iqbal mengimbaumasyarakat agar tidakterprovokasi oleh berita yang disampaikansecarasepihak.”Penegakanhukumkepadakelompokterorisdilakukansecarategas dan terukur,” ujar Iqbal.
Hoaks Di Papua Terorgonisir
Sejak 2019, Kemkominfo (kementerianKomunikasi dan Informatika) telahmendeteksiadayaserbuanberitahaks yang terorganisir. Kemkominfomenemukansetidaknya 300.000 URL berita hoax dalamkerusuhan Papua.Kominfomenemukanfakta-faktabahwamemanasnyasituasi di Papua dan Papua Barat disebabkan oleh media sosial (medsos).PelaksananTugas (plt) Kepala Biro Humas KominfoFerdinandusSetusaattumengatakan ada peranoknum yang tidakbertanggungjawabdalamkonflik Papua. Merekatelahmemviralkanpemberitaanhoakssecaraterorganisir.Oleh sebabitu, Kominfo pada akhirnyamembatasiakses internet di Papua. Pasalnyajikaitutidakdilakukanakanmemilikidampakberbahaya. Sebanyak 300.000 kontenhoaksitudapatdikonsumsimasyarakat Papua dan memicusituasimenjadilebihpanas.Kontentersebutsangatprovokatif dan dapatmenambahsakithatimasyarakat Papua dan Papua Barat. Selainitu, masyarakat Papua dan Papua Barat juga semakinbanyak yang terpaparberitabohong.Secarateknis, sejumlahbuzzer(pendengung)tersebutdinilaisengaja me-retweet dan membuatkomentardalamakun-akun yang telahdiproduksi. Semuanyadilakukan agar kontenberitabohongitudenganmudahtersebarluaskepublik.
Sementaraitu, Kepala Badan Siber Sandi Negara (BSSN) HinsaSiburian juga mengimbau agar masyarakat Papua dan Papua Barat untuktidakmudahterprovokasidenganinformsihoaksatauberitabohong yang kerapberedarbelakanganini.Menurutnya, halitupentingdilakukangunamenciptakansuasanakondusif. Hinsayakinsebetulnyamasyarakat Papua dan Papua Barat adalahmasyarakat yang cintadamai dan tidakmudahterpengaruhdenganisu-isu yang berkembangbelakangan.Lebihlanjut, Hinsa juga meresponsadanyadugaanberedarnyainformasihoaksdariluar negeri. Iamenganggapberedarnyaberitabohongitubisadatangdari mana saja, takterkecualiluar negeri. Meskibegitu, ketikadimintaiketeranganmengenaiasal negara itu, Hinsatidakmenjelaskansecararinci.Penyebaranberitahoaks yang memansakansituasi di papuamasihberlanjuthinggatahunkini di tahun 2021. SebabSatgasSiberOperasiNemangkawitelahmenangkappemilikakun Facebook EnagoWomakibernama Harun Gobai di Mimika, Papua. Harun ditangkapkarenamembuatposting-an hoaksaparatmelakukangenosidaterhadapmasyarakat Papua.”Terulanglagi, kelalaianjari yang membawajeruji. Pada 20 April 2021 pukul 03.42 WIT, akun Facebook EnagoWomaki yang dimiliki oleh Harun Gobai mem-posting hasutan hate speech. Sehingga pada Rabu, 5 Mei 2021, pukul 21.15 WIT SatgasSiber Ops Nemangkawimenangkappemilikakun Facebook EnagoWomakibernama Harun Gobai, pada saattersangkaberada di KabupatenMimika, Papua,” ujarKasatgas Humas NemangkawiKombes M Iqbal Alqudussymelaluiketerangantertulis, Kamis (6/5/2021).
Iqbal turutmenunjukkanisidariposting-an Facebook yang dibuat Harun. Posting-an hoaxtersebutbertuliskan:
Seluruh orang PAPUA yg ada di PAPUA sorongsampaimerauke hati2 keluarmasukkarnakita org PAPUA itupandangan Negara NKRI dalamhal TNI/POLRI, BIN BAIS, KOPASUS dllpandanganmerekakitaitusemua TPNPB/OPM karnaalasantujuanmerekasemua OAP yg ada di PAPUA musnakan/habiskandiatastananyasendiri.
Selainitu, kata Kombes Iqbal, Harun Gobaimembuatposting-an Facebook soalotonomikhusus (otsus) Papua yang dibuatnya pada 26 Juli 2020. Adapun isiposting-annyasebagaiberikut:
Negara Indonesia di berikan OTONOMI KUSUS (otsus) PAPUA tahun 2001-2021 sudaberakir dg semuakekerasaan, intimidasi, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaandllsebab Negara indonesiatdkmampuselesaikanselamamassa OTONOMI KUSUS ( otsus) ygdibuat HAM di papuakarna negara indonesiatdkbisadiselesaikanperbuatan-Nya.
Negara indonesia punya Hukum UUD tidakberkuwasakarnabisadibayar dg rupia untukitu Negara indonesiayglakukanselama 19 tahunmassaotsusindonesialakukan:
- Intimidasi
- Pembunuan
- Pemerkosaan
- Penjarakan
- Penganiayaan.
Ygdibuattanpasyaratygbenaratautidaksesuai Hukum UUD itusudaberlalukarnaindonesiatdkmampuselesaikanbagian HAM RI Internasionalutkitu kami masyarakatbersamapemerintaprovinsipapua&papua barat bersama DPRP PAPUA & PAPUA BARAT, MRP PAPUA & PAPUA BARAT, setiapbupati kb kota PAPUA & PAPUA BARAT minta Negara indonesianharustarikkembalitahun 2021 kami masyarakat PAPUA tidakmau dg evaluasidll.
Dengandemikian, Iqbal menjelaskan Harun disangkakanmelakukanpelanggarantindakpidana UU ITE Pasal 45 A Ayat (2) junctoPasal 28 Ayat 2 UU No 19 Tahun 2016 tentangperubahan UU No 11 Tahun 2008. Iqbal menegaskanakanterusmelakukanpenindakanterhadap orang-orang yang ada di balikakunprovokasi.”Polriakanterusmelakukanpenegakanhukumterhadapakun-akunprovokasi yang menimbulkankebencian dan permusuhanberdasarkan SARA,” katanya.Saatinitersangkadiperiksa diPolresMimika. Melewatipemeriksaan digital forensikterhadapbarangbukti dan berkoordinasidenganpengacaratersangkaserta para ahli.
Bagaimana Media Nasional MenyikapiHoaks di Papua
Berdasarkanpengamatan, seluruh media nasional online yang sebagiannyamemiliki media cetakseperti Media Indonesia, Tribun, Kompas, Tempo, Jawa Pos, dan lainnyamemuatberitabantahanbahwapenembakantigaperempuan di Papua oleh TNI-Polriadalahhoaks. Media-media itumemilikisistimverifikasi yang jelas dan emilikikebeerpihakan yang jelas ada kebenaran. Sehinggaberitahoaksitutakmenyebartanpaarah. Hanyaedia online local Suara Papua saja yang pertamamemuatnyatanpanarasumber dan verifikasi yang jelas dan setelahdibantah oleh warga Papua lalumerekamencabutnya.Sedangkan media online yang memilikiafiliasidengan media asingseperti CNN Indonesia, CNBC Indonesia, BBC Indonesia juga memuatbantahanhoakstersebutdenganmeliputdariduasisi (cover both side). Baikmengutipketerangandari OPM maupunSatgasNewangkawisehinggapemberitaannyaberimbang. Hal yang sama juga dilakukan oleh media nasional Indonesia.Namunsistiminformasisatupintuyagmembatasiinformasiterutamauntukwartawanasingmasihberlakuhinggasekarang.PadahalPresiden Jokowi sempatmenjanjikanakanmembolehkan dan membebaskanwartawanasingdatangke Papua pada Mei 2015. Namun, diatidakmerincijanjitersebutsecaratertulis. Sejumlahmenteriataupejabatsetingkatmenteridalamkabinetnya pun takmeneruskankomitmen Jokowi. Alhasil, pembatasanwartawanasingke Papua tetapterjadi. “Sayangnya, perintahPresiden dan Menteri KoordinatorKeamanantakdiindahkan oleh birokrasimilitermaupunpolisi di Tanah Papua. Mungkinsuatusaat ada satuataudua orang dipecatatauditurunkanjabatan agar perintahtersebutdiindahkan,” ujar Andreas Harsono, peneliti Human Rights Watch.
Kejadian paling mutakhir pada Februari 2018 ketikaKepala Biro BBC Indonesia Rebecca Alice Henschkedipaksakeluardari Papua saatmeliput KLB giziburuk dan campak di KabupatenAsmat, padahaldiasudahmengantongiizin. Rebecca diperiksaimigrasiselama 24 jam sebelumdipulangkanke Jakarta. KepalaPeneranganKodam XVII/Cenderawasih Kolonel (Inf) Muhammad Aidimengatakancuitan Rebecca telahmencemarkannamabaik dan menyakitihatimerekakarenamembuatberitabohongatau fitnah. Sebelumnya, Rebecca mencuitpelbagaimakanan dan minuman yang tertumpuk di tepi Pelabuhan FeriAgats, ibukotaAsmat. Dalamcuitannya, iamenulismakanan dan minumaninibantuanuntukpenderitagiziburuk di Papua. Pada hari yang sama, Rebecca mengunggahduapersonel TNI berada di hotel. Meskidemikian, kasus Rebecca menunjukkan internet dan media sosialdapatmenjadiwadahbagisiapa pun untukmengungkapkanapa yang sebenarnyaterjadi di Papua.
JopeTarai, Romitesh Kant, dan Glen Finaumenulisdalammakalahnyabahwa media sosialtelahdigunakan oleh aktivis di negara-negara Pasisikuntukmenyebarkan dan membicarakankemerdekaan Papua. Hal initakperluterjadijikainformasitentang Papua yang jelas dan terbukatentang Papua dapatdiaksessecara global. Tampaknyapemerintahharusmerumuskanlagikebijakaninfomasi yang tepatbagikondisi Papua yang masihbergelutdengankonflik. Sehinggapemberitaannyajadilebihjelasdan terbuka. Toh, dengansistiminformasi yang lebihjelas dan terbukamakadiharapkandapatmenghalauberitahoaksbaik di media masa maupun media sosialyang dijadikansenjatabarudalamberperanggunamengacaukankeadaan. Juga apayangdikeluhkan oleh pakardari LIPI dan Unpadsebelumnyabahwapemerintahmemonopoliinformasitidakterjadi. (EKS/berbagaisumber).
