Musrenbang Polri 2021 dihadiri sebanyak 1.136 peserta pengemban fungsi perencanaan dari 34 Polda. Selain membahas pemulihan ekonomi, Kapolri mengingatkan jajarannya dalam realisasi Program Kerja Strategis (PKS) tahap I dan tahap II.
Jakarta – 8 Juni 2021. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan tentang upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural saat membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Polri 2021.Kapolri membuka Musrenbang Polri 2021 pada Selasa (8/6/2021) yang dihadiri oleh Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri dengan total 1.136 peserta. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring dan luring di Gedung Rupatama Mabes Polri Jakarta.
Tema Musrenbang 2021 adalah Polri Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Perubahan struktural menuju Era Cyber Society. Kegiatan ini akan mengintegrasikan, menyelaraskan, menyempurnakan program dan kegiatan serta terselenggaranya tugas Polri tahun 2022. Dengan kegiatan Musrenbang ini ada kegiatan tukar pikiran, berdiskusi, menerima masukan dari seluruh satuan kerja (Satker) di Polri dalam rangka penyusunan rencana kerja tahun 2022. Juga menjadi forum diskusi dalam rangka menyusun suatu kebijakan dan strategi pelaksanaan dan tugas pokok dan fungsi Polri tahun 2022.
Untuk memperkaya kajian Musrenbang 2021, kegiatan ini juga diisi oleh beberapa nara sumber Internal Polri yakni beberapa pejabat utama (PJU) Polri dan juga nara sumber eksternal Polri diantaranya dari Badan Anggaran DPR RI, pejabat dari Bapenas RI, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RAB, pejabat dari BPK, yang akan memperkaya hasil kegiatan Musrenbang 2021.Musrenbang 2021 ini, juga merupakan kelanjutan Musrenbang Nasional yang telah dilaksanakan 4 Mei 2021. Acara ini diikuti oleh 1.136 pengemban fungsi perencanaan dari 34 Polda seluruh Indonesia. Dilaksanakan dengan cara luring maupun daring.
Musrenbang Wadah Saran dan Masukan Bagi Polri
Dalam kegiatan ini, Kapolri mengatakan Musrenbang adalah sarana konsolidasi untuk memantapkan arah pembangunan Polri.Ia juga berharap kegiatan ini dapat menghasilkan berbagai saran dan masukan untuk membantu upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah.
“Pemerintah telah menyelenggarakan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) tahun 2021 yang merupakan mekanisme perencanaan untuk mempertemukan usulan atau kebutuhan (bottom up planning) dengan apa yang diprogram oleh pemerintah (top down planning),” katanya.
Fokus kendalikan COVID-19 dan reformasi sistem kesehatan
Kapolri Listyo Sigit juga menekankan fokus utama rencana kerja pemerintah pada 2022 yaitu pengendalian COVID-19 dengan mempercepat vaksinasi menuju herd immunity.Rencana kerja itu, sambungnya, akan dibarengi dengan reformasi sistem kesehatan. Caranya dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan.
“Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama bagi Indonesia mulai lepas dari tekanan pandemik COVID-19 dan merupakan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi,” tuturnya.
Kapolri ingin Wujudkan Transformasi Polri Yang “Presisi”
Sementara itu, Kapolri mengingatkan jajarannya tentang transformasi menuju Polri yang “Presisi” adalah program yang berkesinambungan. Tidak hanya 100 hari program kerja saja, melainkan hingga Program Kerja Strategis (PKS) tahap II dan III.Ia mengungkapkan, hingga sejauh ini Polri berhasil mendapat 86,5 persen kepercayaan masyarakat dan 82,3 persen kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri berdasarkan survei Alvara.
Agenda Tahunan
Musrenbang adalah agenda rutin yang selalu dilaksanakan Kelpolisian RI. Seperti tahun 2020 lalu misalnya, Kapolri saat itu, Jenderal Pol Idham Azis mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kinerja dan dedikasi seluruh jajarannya atas kerja keras yang telah diberikan sepanjang 2019. Hasil kerja keras, jajaran Polri mendapat penilaian terbaik dari Kemenkeu dan Kemenpan RB.
Idham Azis mengatakan berdasarkan penilaian dari Kementerian Keuangan, Polri mendapat peringkat 1 dari seluruh kementerian/lembaga dalam kategori penyerapan pagu anggaran besar yaitu sebesar 98,28 persen. “Mari kita pertahankan pencapaian prestasi tersebut,” kata Kapolri Idham saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri tahun 2020 di Ruang Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) Mabes Polri.
Menurut jenderal bintang empat itu, Polri tidak harus baik operasional saja, tetapi masalah penggunaan anggaran harus betul-betul dipertanggungjawabkan. “Kami gunakan sesuai dengan peruntukkannya, penggunaan DIPA harus digunakan sebesar-besarnya untuk organisasi. Apabila tidak bisa diserap, hanya ada satu kata, kembalikan ke negara,” tegas Idham.
Penilaian dari Kemenpan RB mendapatkan nilai 75,95 persen atau kategori BB dalam bidang pelayanan prima untuk Satker dan Polres. Pelayanan dimaksud, yakni Polrestabes Surabaya, Polresta Sidoarjo, Polres Banyuwangi, Polres Malang, Polres Tuban dan Polres Cirebon.
Kegiatan Musrenbang Polri Tahun 2020 bertujuan untuk mengintegrasikan, menyempurnakan, dan menyelaraskan program Polri serta mendukung terselenggaranya tugas Polri tahun 2021. Kegiatan Musrenbang yang bertajuk “Polri Siap Menjaga Stabilitas Kamtibmas untuk Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”.
Acara ini dilaksanakan melalui konferensi video yang diikuti sebanyak 1.666 peserta dari Mabes Polri, jajaran Polda, dan para narasumber. Asrena Kapolri dalam kesempatan itu melaporkan tentang rencana anggaran pemindahan beberapa Satker Polri ke Ibu Kota yang baru.
Kapolri meminta para Kepala Satker Mabes Polri dan Kapolda agar segera menyusun perencanaan dan kebutuhan pada masing-masing Satkernya.Jenderal Idham Azis meminta para Kasatwil diminta agar benar benar memberikan masukan yang aplikatif dan bermanfaat untuk perencanaan dan kebutuhan anggaran satwil hingga ke jajaran Polres dan Polsek.
Idhamjuga memintajajarannyapedomaniketentuantentanganggaranberbasiskinerja. Tujuannya agar setiap rupiah dari anggaran dapat diwujudkan output dan outcome berupa kinerja yang dirasakan masyarakat. Selain itu, Idham juga meminta jajaran Polri untuk mengantisipasi beberapa agenda nasional seharusnya diselenggarakan pada 2020, tapi diundur pelaksanaannya pada tahun 2021.Agenda nasional dimaksud, yakni PON di Papua. (Saf).
