SURYA.co.id – Operasi Satgas Nemangkawi untuk memburu para teroris KKB Papua akan diperpanjang.

Namun, pola penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua dipastikan berubah.

Asops Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto menyampaikan operasi Satgas Nemangkawi akan kembali diperpanjang selama 6 bulan ke depan.

Menurut Imam, operasi itu akan diperpanjang dimulai 1 Juni 2021 hingga 1 November 2021 mendatang.

“Diperpanjang rencana 6 bulan,” kata Imam saat dikonfirmasi, Jumat (28/5/2021).

Ilustrasi. Satgas Nemangkawi Masuki Area Kekuasaan KKB Papua di Ilaga
Ilustrasi. Satgas Nemangkawi Masuki Area Kekuasaan KKB Papua di Ilaga (handover/Tribun Palu)

Seperti dilansir dari Tribunnews dalam artikel ‘Kejar KKB Papua, Operasi Satgas Nemangkawi Diperpanjang 6 Bulan ke Depan’

Imam menuturkan pihaknya juga akan kembali merumuskan pola operasi Satgas Nemangkawi.

Khususnya pemetaan pengejaran kelompok teroris KKB Papua yang masih tersisa.

“Sedang dirumuskan pola operasinya,” tukas dia.

Penanganan terhadap teroris KKB Papua berubah setelah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan ke Papua.

Panglima TNI dan Kapolri akan menggandeng tokoh masyarakat dan kepala daerah untuk menangani Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Marsekal Hadi Tjahjanto dan Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengakhiri kunjungannya di Jayapura, Papua, pada Kamis (27/5/2021) siang.

Sebelum pergi, kedua jenderal bintang empat tersebut mengadakan pertemuan tertutup dengan para tokoh masyarakat dan agama, serta bupati dari 10 kabupaten di pegunungan tengah Papua.

Setelah pertemuan, Kapolri dan Panglima TNI tidak memberikan keterangan kepada awak media yang sudah menunggu di luar lokasi pertemuan.

Menurut Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Ignatius Yogo Triyono, kunjungan Panglima TNI dan Kapolri untuk bersilaturahmi dengan prajurit TNI-Polri yang ada di Papua.

Pertemuan dengan tokoh masyarakat dan kepala daerah, kata Yogo, untuk mendorong upaya merangkul masyarakat yang terkait dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel ‘Berkunjung ke Papua, Panglima TNI dan Kapolri Bertemu Tokoh Masyarakat dan Kepala Daerah’

“Pertemuan ini untuk menyinkronkan kerja sama sehingga pendekatan yang dilakukan oleh TNI-Polri lebih kepada pendekatan kesejahteraan,” kata Yogo di Jayapura, Kamis.

Hal yang sama diutarakan Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri. Menurut dia, pola penanganan KKB Papua akan berubah, yaitu dengan pendekatan kesejahteraan.

Bahkan TNI-Polri akan berusaha membuka ruang dialog dengan para pimpinan KKB Papua.

“Kita satu visi mengedepankan pendekatan kesejahteraan, mau berdialog dengan siapapun, tapi tentu dalam bingkai NKRI,” kata dia.

Fakhiri memastikan TNI-Polri akan membuka diri dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah.

Hal ini, kata Fakhiri, sangat penting untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di wilayah pegunungan tengah Papua.

Tak Cuma Diburu Satgas Nemangkawi

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri (tengah) menggelar rapat koordinasi dengan BNPT soal penanganan KKB Papua.
Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri (tengah) menggelar rapat koordinasi dengan BNPT soal penanganan KKB Papua. (tribratanews.polri.go.id)

Sementara itu, perburuan KKB Papua ke depannya juga akan melibatkan 3 lembaga lain.

Polri melibatkan sejumlah lembaga untuk menumpas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, setelah keputusan pemerintah melabelkan organisasi tersebut sebagai teroris.

Melansir dari tribratanews.polri.go.id, sejumlah lembaga tersebut antara lain Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Komjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan, KKB Papua dikategorikan sebagai kelompok teroris lantaran mereka kerap menyerang warga sipil, merusak fasilitas umum, dan menyebabkan kekacauan.

Artinya, target mereka tidak hanya aparat keamanan.

“Berdasarkan fakta-fakta tindakan kekerasan yang mereka lakukan sudah sangat brutal yang menyasar masyarakat sipil, menyerang fasilitas warga dan publik itu yang kita anggap sudah keluar dari tindakan konflik bersenjata yang selama ini mereka lakukan,” terang Kabaintelkam.

Aksi kekerasan yang dilakukan KKB Papua dikategorikan sebagai tindak kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.

Karena itu, dibutuhkan upaya yang luar biasa pula untuk menumpas kelompok tersebut.

“Di situlah pelibatan BNPT, Densus 88, PPATK, yang memeperkuat pemberantasan, karena selain aktor utama yang melakukan kekerasan, kan ada juga yang mendorong anggaran dana,” terang mantan Kapolda Papua ini.

Kabaintelkam menerangkan, KKB Papua memiliki senjata modern.

Diduga ada yang memberi suplai atau bantuan kepada mereka sehingga transaksinya bisa ditelusuri, khususnya dari sisi pergerakan uangnya.

Namun dalam beberapa kasus, KKB juga merampas senjata milik aparat.

Sebelumnya, Satgas Operasi Nemangkawi menangkap LW, seorang anggota Terinus Enumbi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Minggu 23 Mei 2021.

LW ditangkap karena sebelumnya telah masuk Dalam Pencarian Orang (DPO) Kepolisian.

LW merupakan salah satu penyuplai senjata kelompok Terinus Enumbi, pelaku penembakan Almarhum Letda Blegur pada Agustus 2018 lalu.

Dia juga pelaku perampasan senjata api milik seorang prajurit TNI yang kala itu sedang membawa sembako, pada Februari 2020.

Artikel sebelumyaAda penggolongan mengacu kubikasi kendaraan, ini kebijakan SIM terbaru
Artikel berikutnyaCegah Covid-19, Polisi Edukasi Protokol Kesehatan ke Rumah Warga Kudus

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here