Hidayatullah.com — Badan hak Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada hari Jumat mendesak Sri Lanka untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia internasional. OKI menyebut retorika mayoritas dan tindakan diskriminatif di negara itu “manifestasi jelas dari Islamofobia.”
Komisi Hak Asasi Manusia Permanen Independen (IPHRC) dalam sebuah pernyataan mengutuk Undang-Undang Pencegahan Terorisme (PTA) Sri Lanka dan peraturan yang baru-baru ini diberlakukan berjudul “deradikalisasi dari memegang ideologi agama ekstremis yang kejam”.
“[Ini] bertentangan dengan cita-cita pluralisme, kontraproduktif dengan kohesi sosial,” kata IPHRC dikutip laman Anadolu Agency.
Peraturan tersebut memungkinkan pembentukan “pusat reintegrasi” untuk “menahan Muslim secara sewenang-wenang dan menjadikan mereka penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya tanpa pengawasan hukum dengan impunitas,” tegasnya.
Pernyataan itu mengatakan “perkembangan tragis” ini selanjutnya “diperparah oleh laporan pelarangan Burqa yang baru diberlakukan, dengan dalih tindakan kontra-terorisme, yang secara langsung melanggar hak minoritas atas kebebasan beragama.”
Merujuk pada laporan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), IPHRC meminta pihak berwenang Sri Lanka untuk segera mencabut PTA yang kejam dan secara imparsial menyelidiki laporan insiden pelanggaran hak asasi manusia sambil mengizinkan akses ke keadilan, dan kebebasan pengadilan untuk semua minoritasnya.
Dikatakan laporan OHCHR menyoroti prevalensi “pola endemik kematian di tahanan, penyiksaan, dan perlakuan buruk lainnya, dan pembunuhan di luar hukum tanpa hukuman” dan bahwa pandemi COVID-19 “memperburuk marjinalisasi dan diskriminasi yang dialami oleh komunitas Muslim. ”
Ia menambahkan bahwa tindakan diskriminatif seperti pelarangan Burqa akan “memperkuat stereotip negatif terhadap perempuan Muslim, secara tidak proporsional membatasi kebebasan mereka untuk mewujudkan agama mereka, menyebabkan diskriminasi lintas-bagian dan marginalisasi yang lebih besar serta memicu permusuhan / kekerasan fisik yang tidak semestinya karena pakaian mereka.”
Badan hak asasi manusia meminta Sri Lanka untuk melindungi hak-hak minoritas Muslim untuk menjalankan agama mereka, bebas dari paksaan atau diskriminasi.
Ia juga menekankan minoritas Muslim Sri Lanka untuk “menghabiskan semua pemulihan domestik yang tersedia termasuk pengadilan domestik untuk ganti rugi dan pencabutan undang-undang diskriminatif.” OKI mendesak komunitas internasional untuk terlibat dengan pihak berwenang Sri Lanka “untuk mencari ganti rugi bagi minoritas yang dirugikan termasuk dengan menghukum. mereka yang dinyatakan bersalah sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional”.*
Rep: Ahmad
Editor: Bambang S
