Hidayatullah.com – Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Polri lewat Detasemen Khusus (Densus) Densus 88 Anti Teror untuk segera berangkat ke Papua dalam rangka membersihkan kelompok teroris Organisasi Papua Merdeka atau yang dikenal dengan KKB.
“Densus 88 Anti Teror harus segera bergerak menunjukkan prestasinya, setelah pemerintah menetapkan KKB Papua sebagai gerakan teroris,” ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya di Jakarta diterima hidayatullah.com pada Jumat (30/04/2021).
“IPW berharap, sebulan setelah penetapan itu Densus 88 bisa turun ke Papua untuk membersihkan aksi Teroris Papua yang meresahkan masyarakat, minimal melokalisir gerakan kelompok teror tersebut,” tambahnya.
Namun IPW mengingatkan bahwa Teroris Papua lebih bengis, lebih terlatih, lebih solid, dan lebih canggih persenjataannya ketimbang Teroris non Papua, tambah Pane.
IPW menyebutkan, Teroris Papua seakan telah menorehkan fenomena baru dalam sejarah terorisme dimana seorang jenderal bisa terbunuh dalam serangan teroris.
Gugurnya Kepala BIN Daerah Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, pada Ahad (25/04/2021), kata Pane, menjadi sejarah pertama adanya seorang perwira tinggi TNI yang tewas dalam konflik di Papua. Kasus ini juga menunjukkan bahwa Teroris Papua sepertinya memiliki penembak jitu yang terlatih dengan senjata mumpuni.
“Ulah bengis Teroris Papua ini terlihat juga dalam seminggu pada Minggu pertama April 2021. Di era itu Teroris Papua sudah menewaskan warga dari berbagai kalangan, mulai guru, siswa, hingga tukang ojek di Kabupaten Puncak. Selain itu Teroris Papua merusak sekolah dan rumah-rumah warga. Bahkan KKB membakar rumah anggota DPRD di Kampung Beoga,” ungkapnya.
Dari data yang diperoleh IPW, Pane menyebut, Teroris Papua di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak misalnya, memiliki 30 pucuk senjata api, terdiri dari berbagai merek, mulai dari laras panjang hingga pistol genggam, di antaranya SS1 hingga M16.
Pane mengatakan, Teroris Papua terlihat cukup solid dan terafiliasi hanya pada satu kelompok, yakni Organisasi Papua Merdeka (OPM).
“Berbeda dengan Teroris Non Papua yang terdiri dari lima kelompok, yakni Negara Islam Indonesia (NII) yang berkembang sejak pasca kemerdekaan Indonesia, Jamaah Islamiyah (JI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), dan Jamaah Ansharut Khilafah (JAK),” sebutnya.
Sejak Januari hingga Maret, masih kata Pane, Densus 88 sudah berhasil menangkap 94 terduga Teroris Non Papua.
“Tentunya, setelah pemerintah menetapkan KKB sebagai Teroris Papua, publik menunggu gebrakan operasi pencegahan dan penindakan terorisme oleh Densus 88 di Bumi Cenderawasi itu.
Publik menunggu mampukah Densus 88 menaklukkan gunung dan rimba raya tempat persembunyian Teroris Papua. Selama ini Densus 88 sudah berhasil menahlukkan Teroris non Papua yang bersembunyi di rumah-rumah kontrakan padat penduduk di perkotaan, dan kini “medan tempur baru” menunggu Densus 88,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah resmi menetapkan Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) atau juga sering disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai kelompok teroris. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan penetapan itu setelah mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Ketua MPR, BIN, Polri, TNI, hingga tokoh masyarakat dan adat Papua itu sendiri.
“Sejalan dengan itu semua, dengan pernyataan-pernyataan mereka itu, maka pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris,” kata Mahfud dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (29/04/2021).
Mahfud kemudian mengutip Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang mengatakan bahwa teroris adalah siapa pun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme.
“Berdasarkan definisi yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala organisasinya dan orang-orang yang terafiliasi dengannya adalah tindakan teroris,” jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.*
Rep: Muhammad Abdus Syakur
Editor: Muhammad Abdus Syakur